BARA JP: Pengangkatan Letjen (Purn) Djaka Budi Utama Sebagai Dirjen Bea Cukai Adalah Keputusan Tepat Presiden Prabowo

Redaksi Bara News

- Redaksi

Selasa, 27 Mei 2025 - 00:16 WIB

50419 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA | Ketua DPP Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Yogie T. Wardhana, pada Senin (26/05), menyatakan bahwa pengangkatan Letjen (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai sudah sesuai dengan kebutuhan negara saat ini.

Menurut Yogie, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran krusial dalam menjaga lalu lintas barang kepabeanan serta sebagai salah satu pilar penting dalam menambah pemasukan negara. Di tengah tantangan berat dan berbagai isu praktik mafia yang kerap dikaitkan dengan instansi tersebut, dibutuhkan sosok pemimpin yang tangguh, tegas, dan berani.

“Kepercayaan Presiden dan Kementerian Keuangan terhadap Letjen Djaka Budi Utama adalah pilihan yang sangat tepat. Beliau punya pengalaman panjang di berbagai medan tugas yang menuntut keberanian dan ketegasan,” ujar Yogie.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi polemik seputar status militer Letjen Djaka, Yogie menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak relevan. “Beliau sudah pensiun dari TNI saat dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Jadi, tidak ada pelanggaran terhadap UU TNI. Hal ini seharusnya tidak lagi diperdebatkan,” tegasnya.

Yogie juga mengajak seluruh pihak untuk berpikir positif dan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memilih pejabat yang dipercaya mampu menjalankan tugas strategis. “Bapak Presiden tentu sangat memahami persoalan internal yang ada di lingkungan Bea dan Cukai. Beliau juga pasti telah menempatkan orang yang tepat, yang bisa dipercaya untuk mengemban amanah besar ini,” lanjutnya.

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak masyarakat untuk bersatu mendukung visi besar Presiden dalam mewujudkan Asta Cita. “Daripada berpolemik, lebih baik kita fokus membantu Presiden menjalankan misi besar bangsa ini,” pungkas aktivis muda kelahiran Lampung, Yogie.
(And)pr

Berita Terkait

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia
DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan
Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM
Bedah Dokumen: Operasional PT Antang Gunung Meratus di Lahan SHM Rakyat Diduga Tabrak UU Minerba dan KUHP
Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun
Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik
Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan
Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:42 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 - 21:00 WIB

DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:21 WIB

Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM

Rabu, 3 Juni 2026 - 23:03 WIB

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:55 WIB

Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik

Rabu, 3 Juni 2026 - 03:28 WIB

Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:34 WIB

Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:29 WIB

Sambangi Sulbar, Wamen Ossy Imbau GTRA Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah

Berita Terbaru