BANDA ACEH – Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh digelar dengan khidmat di Balai Mesaraya Aceh, Sabtu (15/8/2026). Momentum ini menjadi refleksi sekaligus ajang penguatan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan berkelanjutan pascakonflik dan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir 2025.
Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para duta besar negara sahabat, dan tokoh-tokoh kunci perdamaian, menghadiri peringatan yang diwarnai penyerahan penghargaan kepada individu dan lembaga yang berperan penting dalam bidang pertanian, reintegrasi, penyelesaian konflik, hingga pendidikan damai di Aceh. Pemerintah menegaskan bahwa upaya membangun Aceh tidak berhenti pada aspek infrastruktur, namun juga menuntut sinergi pemangku kepentingan dalam menuntaskan agenda-agenda amanat perdamaian.
Dalam sambutan, Fadlullah menuturkan bahwa salah satu isu strategis yang kini menjadi prioritas adalah keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah. Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh telah mengajukan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 2,25 persen kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai sangat penting mengingat masa berlaku Dana Otsus akan berakhir pada 2027, padahal kebutuhan untuk rehabilitasi serta rekonstruksi wilayah terdampak bencana dan penuntasan implementasi kesepakatan damai masih sangat besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usulan perpanjangan Dana Otsus kini tengah dalam pembahasan pemerintah pusat. Pemerintah Aceh berharap keputusan yang akan diambil mampu memberikan kepastian pendanaan untuk agenda pembangunan jangka panjang sekaligus memastikan rekomendasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) berjalan efektif hingga ke akar masyarakat.
Peringatan perdamaian ke-21 juga diisi dengan penyaluran santunan bagi anak yatim dan penegasan komitmen seluruh elemen Aceh dalam menjaga suasana damai yang telah diraih. Pemerintah menegaskan, perdamaian bukan sekadar capaian masa lalu, melainkan fondasi untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan Aceh di masa depan. (*)
