JAKARTA | Tokoh perdamaian Aceh, Jusuf Kalla, menanggapi insiden kerusuhan yang mewarnai peringatan 21 tahun damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026), dan menegaskan peristiwa tersebut tidak mewakili aspirasi masyarakat Aceh secara luas. Kalla menilai aksi yang diwarnai pengibaran bendera dan ketegangan dengan aparat bersumber pada ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap kepemimpinan daerah, bukan merupakan simbol penolakan terhadap pemerintah pusat.
Dalam keterangannya kepada media, Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa kericuhan terjadi di tengah kekosongan komunikasi para pemimpin daerah, karena sejumlah tokoh kunci seperti Gubernur Aceh dan Wali Nanggroe sedang berada di luar kota untuk keperluan pengobatan. Hal ini menurut mantan Wakil Presiden RI, menciptakan ruang yang dimanfaatkan kelompok tertentu untuk memprovokasi dan menggerakkan massa. Narasi yang diangkat dalam aksi tersebut, menurut Kalla, lebih berkutat pada tuntutan perbaikan pembangunan dan keadilan ekonomi di tingkat lokal.
Jusuf Kalla menegaskan, sepanjang dua dekade terakhir, perdamaian telah membawa perubahan positif nyata di Aceh. Stabilitas ekonomi, kebebasan sosial, serta ketertiban umum mengalami peningkatan signifikan dibandingkan masa sebelum penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005. Ia mengimbau segenap komponen masyarakat untuk tetap menjaga suasana kondusif dan menjadikan peringatan Hari Damai Aceh sebagai momen evaluasi bersama guna mengukuhkan perdamaian, bukan justru sebagai panggung konfrontasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Kalla berharap pemimpin daerah segera hadir kembali di Banda Aceh dan berinisiatif melangsungkan dialog terbuka dengan kelompok-kelompok yang belum puas, sehingga tensi sosial yang sempat memuncak dapat segera diredam. Jusuf Kalla mengingatkan pentingnya komunikasi dan keterbukaan dalam menemukan solusi terbaik agar pondasi damai dan kemajuan yang telah dicapai Aceh selama dua dekade terakhir tetap terjaga. (*)
