JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi anggaran negara pada seluruh tingkatan pemerintahan. Hal ini disampaikan dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta nota keuangannya di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Presiden secara tegas melarang alokasi dana perayaan hari ulang tahun secara besar-besaran, baik di kementerian maupun lembaga, hingga pemerintah daerah.
Presiden menilai, setiap rupiah dari anggaran negara harus diarahkan untuk kebutuhan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam pidatonya, ia menyerukan pentingnya koreksi diri dan disiplin dalam pengelolaan keuangan negara di seluruh jajaran instansi, mulai dari pusat hingga daerah. Prabowo menegaskan, perayaan ulang tahun lembaga atau kementerian cukup dilakukan melalui kegiatan sederhana seperti pemotongan tumpeng di kantor, tanpa ada kemeriahan atau pengeluaran yang tidak diperlukan.
Lebih lanjut, Presiden meminta seluruh anggaran yang selama ini digunakan untuk kegiatan seremoni atau upacara dialihkan ke sektor-sektor prioritas. Di antara prioritas yang ditekankan adalah perbaikan fasilitas pendidikan, renovasi rumah sakit, dan peningkatan kesejahteraan guru. Instruksi penghematan ini berlaku di seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, sampai kabupaten dan kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan kekayaan negara, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan memastikan pelayanan kesehatan serta pendidikan dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia. Presiden juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap kebijakan pengeluaran anggaran akan lebih ketat guna menekan peluang terjadinya praktik korupsi, penipuan, maupun penggelembungan anggaran. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh pengeluaran negara memiliki dampak nyata dan langsung kepada masyarakat. (*)
