JAKARTA | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah agar memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah masing-masing. Kebijakan ini diumumkan usai rapat koordinasi yang digelar secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Kamis (13/8/2026). Dalam rapat yang juga diikuti oleh Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono serta jajaran kepala daerah, Tito menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini, yang dinilai strategis dalam mendukung berbagai indikator pembangunan.
Tito menjelaskan, tujuan utama diterbitkannya surat edaran tersebut adalah untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal dan tepat sasaran. Program ini tidak hanya untuk meningkatkan status gizi dan mencegah stunting di tengah masyarakat, tetapi juga selaras dengan upaya pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mengurangi tingkat pengangguran di daerah.
Melalui surat edaran tersebut, pemerintah daerah diinstruksikan melakukan langkah konkret berupa kolaborasi aktif dengan Badan Gizi Nasional dan lintas sektor terkait. Tito juga menyoroti keunggulan program MBG yang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga anggaran daerah tetap dapat digunakan untuk prioritas lain. Ia meminta kepala daerah menjadikan program ini sebagai sarana utama dalam memperbaiki capaian kinerja, tanpa harus menambah beban fiskal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelaksanaan program yang mendapat dukungan langsung dari pemerintah pusat ini diharapkan mampu memberi dampak luas terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah yang menjadi sasaran utama MBG. Dengan keterlibatan aktif semua pihak, Tito optimistis target-target pembangunan nasional dapat lebih mudah tercapai melalui pelaksanaan program makan gratis dan bergizi di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah daerah yang menerima surat edaran diharapkan segera menindaklanjuti dengan perencanaan dan koordinasi teknis yang matang. Tito menegaskan, hasil pelaksanaan MBG akan menjadi acuan dalam evaluasi kinerja kepala daerah serta keberhasilan pembangunan di daerah secara menyeluruh. (*)
