JAKARTA — Dinamika politik Aceh yang kian memanas mendapat sorotan serius dari tokoh Aceh di Jakarta, Suryadi Djamil. Ia menekankan pentingnya menjaga soliditas antara eksekutif dan legislatif guna memastikan roda pemerintahan berjalan stabil, efektif, dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurut Suryadi, konflik terbuka yang terus dipertontonkan ke ruang publik bukan hanya kontraproduktif, tetapi juga berisiko merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Ia menilai polemik yang berkembang saat ini telah melampaui batas kewajaran dan berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap Aceh di tingkat nasional.
“Jangan sampai ruang publik dipenuhi drama politik yang tidak substansial. Ini bukan tontonan yang mendidik, apalagi memberi solusi,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti maraknya tuduhan yang dilontarkan tanpa disertai bukti kuat. Menurutnya, praktik semacam ini tidak hanya berbahaya, tetapi juga mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para pejabat publik.
“Jika memang ada dugaan pelanggaran, sampaikan secara terbuka, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar pernyataan yang memicu kegaduhan dan spekulasi,” ujarnya.
Suryadi mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk kembali pada nilai-nilai musyawarah dan kearifan lokal Aceh. Ia menilai dialog terbuka dan komunikasi yang sehat merupakan langkah paling elegan dalam menyelesaikan perbedaan, tanpa harus memperuncing konflik di ruang publik.
Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang dinilai memiliki kapasitas dan kebijaksanaan dalam meredam konflik serta mengambil keputusan strategis. Namun demikian, ia mengingatkan agar setiap kebijakan tetap disampaikan secara transparan untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kepercayaan publik adalah modal utama. Karena itu, keterbukaan informasi harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan,” tambahnya.
Tak hanya itu, Suryadi juga meminta pimpinan legislatif, khususnya Ketua DPRA, untuk menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi serta mengedepankan data dan fakta dalam setiap pernyataan kepada publik.
Lebih jauh, ia mengusulkan perlunya penyegaran kepemimpinan di parlemen daerah sebagai bagian dari solusi jangka panjang dalam membangun iklim politik yang sehat dan produktif. Menurutnya, Aceh memiliki banyak figur potensial yang mampu menghadirkan perubahan positif.
Beberapa nama yang disebut antara lain Salmawati, Aiyub Abbas, dan Anwar. Ketiganya dinilai memiliki pengalaman, integritas, serta keteladanan dalam kepemimpinan, yang diharapkan mampu menghadirkan suasana politik yang lebih kondusif, sejuk, dan bermartabat.
Menutup pernyataannya, Suryadi menegaskan bahwa masyarakat Aceh membutuhkan kerja nyata, bukan konflik berkepanjangan. Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri, mengedepankan kepentingan daerah, dan bersama-sama menjaga marwah Aceh di mata publik nasional.
“Sudah saatnya energi kita difokuskan pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat, bukan pada polemik yang tak berujung,” pungkasnya. (*)
