Gayo Lues — Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) terkait pendataan kerusakan rumah, fasilitas umum, serta jumlah pengungsi pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan tersebut pada akhir 2025 lalu. Rakor dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (6/1/2026), dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.
Rakor turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues, serta Kepala Pelaksana BPBD Gayo Lues. Forum ini menjadi bagian penting dari upaya percepatan penanganan dampak bencana, khususnya dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah-daerah terdampak, termasuk kawasan dataran tinggi Gayo yang mencakup sejumlah wilayah yang hingga kini masih dalam masa pemulihan.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan pendataan secara akurat dan menyeluruh, terutama untuk rumah warga dalam kategori rusak ringan dan rusak sedang. Ia menyampaikan bahwa validitas data menjadi syarat utama untuk memastikan percepatan bantuan pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pendataan yang cepat dan valid menjadi kunci agar bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak. Sebagian besar masyarakat ingin segera kembali ke rumah masing-masing, namun terkendala karena biaya perbaikan. Ini yang harus kita tangani dengan cepat,” ujar Tito dalam pernyataannya.
Ia menambahkan bahwa Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan agar penanganan kerusakan rumah dilakukan secara terstruktur dan skema bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Untuk rumah rusak berat, pemerintah akan menyiapkan hunian sementara (huntara), sementara untuk warga yang memilih tinggal bersama keluarga atau menyewa rumah akan difasilitasi melalui Dana Tunggu Hunian (DTH).
Pemerintah pusat juga sedang menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap), yang dananya berasal dari Dana Siap Pakai BNPB, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kementerian terkait, serta skema gotong royong masyarakat.
Dalam konteks pendataan, Tito menegaskan bahwa proses harus dilakukan secara rinci dan terstruktur berdasarkan nama dan alamat (by name by address), dengan tanggung jawab pelaksanaannya berada pada pemerintah daerah kabupaten/kota, dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi. Untuk memastikan akuntabilitas dan keabsahan data, proses verifikasi harus melibatkan keuchik (kepala kampung) serta mendapat dukungan dari aparat keamanan, termasuk kepolisian dan kejaksaan.
Sementara itu, perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa sebagian besar daerah dari tiga provinsi terdampak bencana telah mengirimkan data awal kerusakan rumah. Namun masih terdapat sejumlah wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil, yang terkendala dalam penyelesaian pendataan karena masih fokus pada penanganan situasi darurat.
Data yang dikumpulkan selanjutnya akan disusun dan ditetapkan oleh kepala daerah dalam bentuk keputusan resmi. Setelah itu, tahapan pendataan akan dilanjutkan dengan proses verifikasi dan validasi menggunakan instrumen penilaian teknis tingkat kerusakan yang telah disepakati bersama BNPB.
Hasil akhir dari proses pendataan ini nantinya akan ditetapkan dalam Surat Keputusan BNBA (by name by address), dan menjadi pijakan dalam penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di masing-masing daerah.
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menegaskan komitmennya untuk percepatan proses input dan validasi data di seluruh wilayah terdampak. Progres pendataan akan terus diperbarui secara berkala dan disesuaikan dengan kondisi lapangan, dengan harapan bantuan riil untuk rehabilitasi pemukiman warga bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Kepala BPBD Gayo Lues menyatakan bahwa saat ini tim gabungan tengah bekerja di lapangan untuk menuntaskan pendataan tahap lanjutan di desa-desa paling terdampak. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh unsur masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memastikan keakuratan data, demi langkah pemulihan yang adil dan merata. (Abdiansyah)
