Kutacane – Di tengah desakan peningkatan kualitas pendidikan dan keterbatasan fasilitas sekolah, kunjungan kerja seorang legislator bukan sekadar formalitas. Pemandangan itu terasa pada Jumat siang, ketika Anggota DPR Aceh H. Hatta Bulkani, Lc melakukan reses tahap III Tahun 2025 di SMA Negeri 1 Lawe Sigala-gala, Aceh Tenggara.
Kedatangan wakil rakyat dari Dapil VIII (Aceh Tenggara – Gayo Lues) itu tak berlangsung dengan pidato panjang atau sambutan seremoni kaku. Sebaliknya, suasana akrab justru mencairkan jarak antara kursi legislatif dan realitas ruang belajar. Para guru dan tenaga kependidikan, yang selama ini menjadi saksi langsung kerumitan di lapangan, akhirnya memiliki panggung untuk bersuara lantang, tanpa batas protokoler.
Silaturahmi berbentuk reses ini menjadi ruang terbuka. Sebuah sesi dengar pendapat yang membebaskan. Mereka tak menyia-nyiakan kesempatan. Keluhan pun mengalir — mulai dari permintaan pelebaran lahan sekolah, pengadaan meja kursi belajar yang layak, hingga topik sensitif semacam insentif dan uang megang bagi guru non-PNS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Isu-isu ini bukan hal baru, tetapi jarang mampu menembus hiruk-pikuk prioritas anggaran tahunan pemerintah. Padahal, di balik minimnya bangku dan kelas, pendidikan sedang berjuang diam-diam — ditopang para pendidik yang tetap berdiri di depan papan tulis meskipun kesejahteraan mereka masih jauh dari kata layak.
Hatta Bulkani tak sekadar mendengarkan. Dalam setiap tanggapan, politisi ini menyelipkan janji berbasis data — bahwa setiap aspirasi yang dikumpulkan akan dibawa ke meja kebijakan provinsi. Dalam logat datarnya yang tenang, ia mengatakan satu prinsip: “Profesi guru adalah pilar utama dalam mencerdaskan bangsa. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka mendapat perhatian yang layak, baik dari sisi fasilitas maupun kesejahteraan.”
Pernyataan itu barangkali sudah sering terdengar. Tapi dalam konteks ini, para guru memilih percaya. Sebab mereka menyampaikannya langsung, bukan lewat proposal yang mengendap di tumpukan berkas kantor dinas.
SMA Negeri 1 Lawe Sigala-gala bukan sekolah kemarin sore. Sudah puluhan tahun berdiri di Desa Lawe Pekhidinen, sekolah ini telah meluluskan ribuan pelajar, menjadi salah satu lembaga pendidikan favorit di kawasan Lawe Sigala-gala. Namun sejarah panjang saja tak cukup menjamin fasilitas yang utuh. Sekolah tua ini masih bergantung pada perbaikan tahap demi tahap. Kursi yang reyot, ruang kelas yang sesak, hingga lahan sekolah yang tak mampu menampung perkembangan jumlah siswa dari tahun ke tahun.
Kepala Sekolah, Yuslan Efendi Angkat, S.Pd., yang memimpin lembaga pendidikan itu, menyambut hangat kunjungan ini sebagai harapan baru. Ia tahu, perjuangan memperbaiki pendidikan butuh jembatan politik — dan itu hanya hadir jika legislator mau turun, mendengar, dan bertindak.
Usai dialog, rombongan menyempatkan sesi foto bersama. Gestur simbolik yang barangkali tampak sederhana, namun bagi para guru yang sehari-hari berjibaku dengan keterbatasan, momen itu merepresentasikan semangat baru: bahwa suara mereka didengarkan, dan bahwa pendidikan tak boleh dibiarkan berjalan sendiri.
Bila politik pembangunan masih sering absen di ruang kelas, maka setidaknya kali ini, wakil rakyat itu pulang membawa bekal: bukan sekadar laporan kegiatan, tapi amanat yang tumbuh dari bangku pendidikan yang boleh jadi telah terlalu lama menunggu uluran tangan kebijakan. (ZUL)
