KUTACANE | Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mulai mematangkan perencanaan program kerja tahun 2026 melalui pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu yang menjadi fokus awal adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Pembahasan digelar pada Sabtu (4/10/2025) di ruang rapat Wakil Bupati dan dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati dr. Heri Al Hilal, Sekda Yusrizal, Staf Ahli Bupati drh Karnodi Ata, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Iswadi, Asisten III Drs. H Jamanuddin, serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK), Inspektur Inspektorat, Kepala Bappeda, Kabag Tapem, Kabag Ortala, dan pejabat internal Disdikbud termasuk Kepala Dinas Julkifli dan para kabid.
Dalam pembahasan tersebut, Bupati Salim Fakhry menegaskan bahwa setiap program dan anggaran di sektor pendidikan harus disusun secara terencana, terukur, dan tepat sasaran. Ia meminta agar usulan kegiatan benar-benar mendukung visi-misi pemerintah daerah bersama wakil bupati serta mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Utamakan kegiatan yang mendukung visi misi saya bersama Wakil Bupati, serta memperhatikan SPM dan MCP KPK. Jangan sekadar kegiatan rutin, tapi harus mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” ujar Salim Fakhry.
Ia menambahkan, pendidikan merupakan sektor prioritas yang menyentuh langsung masyarakat. Karena itu, perencanaan program tidak boleh bersifat copy-paste semata, melainkan disesuaikan dengan dinamika serta tantangan yang dihadapi saat ini, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur sekolah, hingga pemerataan layanan di wilayah terpencil.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Aceh Tenggara Julkifli dalam pemaparannya menyampaikan sejumlah rencana program tahun 2026, antara lain peningkatan kompetensi guru, fasilitasi sarana-prasarana pendidikan, penguatan nilai budaya lokal dalam kurikulum, dan pengembangan sekolah berbasis digital. Seluruh program tersebut dirancang agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Julkifli menambahkan, pihaknya juga akan memperkuat sinergi dengan instansi terkait, serta rutin melakukan evaluasi terhadap efektivitas program di lapangan agar pelaksanaan anggaran benar-benar memberi dampak.
Rapat pembahasan RKA ini merupakan bagian awal dari tahapan penganggaran untuk tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menekankan agar seluruh OPD dapat menyusun program yang tidak hanya formalitas administratif, tetapi mampu memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di sektor pendidikan sebagai pondasi pembangunan daerah. (*)
