ACEH SINGKIL, BARANEWS— Di tengah gencarnya program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat tahun 2025, kondisi berbeda justru terlihat di Desa Ujung Limus, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Dari luas lahan pertanian sekitar 70 hektar, hanya sekitar 15 hektar yang aktif dikelola oleh petani, atau sekitar 24 persen. Sisanya masih menjadi lahan tidur.
Dua kelompok tani yang aktif di desa tersebut, yakni “Cinta Tani” dan “Mekar Tani”, hingga kini hanya mampu mengelola sebagian kecil dari potensi lahan yang ada. Salah satu anggota kelompok tani mengungkapkan bahwa penyebab utama minimnya lahan yang digarap adalah kurangnya perhatian dan bantuan fasilitas dari pemerintah, terutama dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
“Pengairan tidak ada sama sekali sampai hari ini. Tak satu tetes pun air mengalir ke sawah kami. Kalau soal bencana seperti banjir, kami masih bisa maklumi karena itu faktor alam. Tapi kalau soal pengairan, seharusnya bisa diciptakan oleh pemerintah,” ujarnya saat ditemui Baranews. Rabu (2/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Petani tersebut menegaskan bahwa air merupakan faktor utama dalam keberhasilan pertanian. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap program ketahanan pangan, bila persoalan dasar seperti pengairan saja belum tersentuh. Ketimpangan antara wacana dan implementasi di lapangan, menurutnya, menjadi potret nyata lemahnya perhatian terhadap sektor petani kecil.
“Kami minta kepada Bapak Bupati Aceh Singkil, Safriadi, SH (Oyon), supaya turun langsung ke lapangan. Jangan hanya duduk di belakang meja. Lihat kondisi rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bukankah bapak dipilih untuk membela rakyat?” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa, sebagai bupati yang tengah menjalani periode kedua, Safriadi dinilai memiliki cukup pengalaman untuk memetakan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Apalagi, program ketahanan pangan kini menjadi salah satu instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak Presiden saja menjadikan ketahanan pangan sebagai program utama, kami berharap Bapak Bupati juga serius mendukung dan mewujudkannya di daerah ini,” katanya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah lebih proaktif menjawab kebutuhan petani, tidak hanya dalam bentuk kebijakan di atas kertas, tetapi melalui pembangunan nyata yang menyentuh akar persoalan di tingkat lapangan.
Minimnya fasilitas pertanian, terutama pengairan, menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa lagi ditunda. Jika dibiarkan, potensi lahan pertanian yang besar di Ujung Limus akan terus terbengkalai, dan program ketahanan pangan hanya akan tinggal wacana. (RED)
