Kutacane, Baranews — Proyek revitalisasi gedung SD Negeri Lawe Bekung di Kecamatan Lawe Bekung, Kabupaten Aceh Tenggara senilai Rp411 juta menuai sorotan publik. Hal ini dipicu oleh beredarnya informasi dan pemberitaan yang menyebut para pekerja di proyek tersebut tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) saat bekerja.
Tudingan tersebut langsung dibantah oleh Kepala Sekolah SDN Lawe Bekung, Jus, selaku penanggung jawab lapangan. Dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (28/9/2025), ia menegaskan bahwa seluruh peralatan keselamatan seperti helm, rompi, dan sepatu kerja telah disediakan. Namun demikian, para pekerja enggan menggunakannya karena merasa tidak nyaman.
“Alat pelindung seperti helm dan sepatu proyek sebenarnya lengkap tersedia di lokasi. Tapi memang beberapa pekerja enggan memakainya karena merasa risih dan tidak terbiasa. Bahkan ada yang menyebut takut jatuh jika memakai sepatu proyek,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagaimana diketahui, penggunaan APD adalah syarat wajib dalam setiap kegiatan konstruksi infrastruktur, terlebih lagi dalam proyek yang bersumber dari dana pemerintah. Informasi terkait tidak digunakannya APD oleh para pekerja sempat ramai dibicarakan warganet setelah tayangan video dan pemberitaan sejumlah media daring menyebar di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Direktur LSM Green Mountain Aceh Tenggara, Sadikin SH, mengimbau agar publik tidak terburu-buru menilai. Ia meminta media untuk tetap menjaga prinsip jurnalistik yang berimbang dan menghindari pemberitaan yang tendensius.
“Setiap pemberitaan harus mengedepankan asas keberimbangan dan cek fakta. Pers bukan pihak yang menghukum, tetapi sebagai kontrol sosial yang bekerja berdasarkan etika dan aturan,” tegasnya.
Sadikin juga menekankan bahwa fenomena maraknya jurnalis berbasis LSM yang aktif menyoroti proyek-proyek di daerah harus dibarengi dengan pemahaman atas fungsi pers sebagai edukator, bukan sebagai alat tekanan yang berujung pada pemerasan atau kriminalisasi opini.
Di sisi lain, Kepala SDN Lawe Bekung menyebut bahwa proyek revitalisasi yang sedang berlangsung saat ini masih dalam tahap pengerjaan dan belum menerima pencairan dana dari pusat.
“Sampai sekarang proyek baru capai 75 persen, dan dana dari pusat juga belum cair. Kami menggunakan dana pribadi lebih dulu demi kelangsungan proyek. Tujuan kami cuma satu: memperbaiki sekolah agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama proses berlangsung, dirinya beberapa kali menerima permintaan dana dari sejumlah oknum wartawan. Dengan itikad baik, ia sempat memberikan bantuan secara pribadi sebagai bentuk apresiasi atas dukungan media, namun kemudian merasa keberatan karena permintaan kian meningkat.
“Awalnya saya bantu seratus ribu, dua ratus ribu, bahkan sampai Rp800 ribu saya keluarkan secara pribadi. Tapi kemudian ada yang datang minta sampai lima juta rupiah. Saat itu saya hanya pegang uang Rp2 ribu, karena sisanya habis buat kebutuhan tukang di lapangan,” keluhnya.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran membuat dirinya tidak bisa memenuhi seluruh permintaan. Dirinya berharap setiap pihak bisa memahami kondisi di lapangan, serta tidak menjadikan proyek pendidikan sebagai bahan tekanan atau komoditas pemberitaan yang merugikan.
“Dari Jakarta sampai Aceh Tenggara, kami urus semua ini pakai biaya sendiri. Revitalisasi ini adalah proyek dari pusat, dilaksanakan secara swakelola oleh kepala sekolah. Kami hanya ingin anak-anak kami dapat tempat belajar yang layak,” pungkasnya.
Kepala sekolah juga mengajak semua pihak, baik media, LSM, maupun masyarakat, untuk duduk bersama menjaga keharmonisan serta mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang ada demi kelancaran pembangunan di bidang pendidikan. (Sadikin)
