slot preparation.lsrs.lu

YBHA-PM Kritisi Rencana Penutupan Sekolah di Aceh Barat

Redaksi Bara News

- Redaksi

Senin, 22 September 2025 - 00:12 WIB

50605 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEULABOH – Yayasan Bantuan Hukum Anak Peutuah Mandiri (YBHA-PM) menyampaikan keprihatinan atas rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menutup sejumlah sekolah karena dianggap tidak memenuhi jumlah siswa minimal. Tercatat ada tujuh sekolah dasar dan menengah pertama yang terancam ditutup, di antaranya SDN Paya Baro yang hanya memiliki enam murid.

Menurut YBHA-PM, kebijakan penutupan sekolah dengan alasan jumlah siswa yang sedikit perlu dikaji lebih dalam. Penutupan sekolah di wilayah pedalaman atau desa terpencil akan berdampak serius terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan. Pasalnya, sekolah alternatif berada cukup jauh dari tempat tinggal siswa, dengan akses jalan yang sulit dilalui serta minimnya sarana transportasi.

“Walau hanya enam orang, mereka tetap anak-anak Aceh Barat yang memiliki hak atas pendidikan. Pemerintah seharusnya mempertimbangkan faktor geografis dan aksesibilitas sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai kebijakan ini justru memutuskan kesempatan anak-anak untuk bersekolah,” ujar Wardatul Jannah, Manajer Riset dan Kebijakan Publik YBHA-PM, sabtu (20/9/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wardatul menambahkan, pemerintah perlu mencari solusi alternatif ketimbang menutup sekolah secara permanen. Solusi tersebut antara lain penerapan kelas gabungan (multi-grade), penempatan guru keliling, penyediaan transportasi khusus siswa, atau program belajar berbasis teknologi yang menyesuaikan kondisi lokal.

“Kami mendesak agar Pemerintah Aceh Barat mengkaji lebih lanjut kebijakan ini secara terbuka, dengan melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat. Prinsipnya, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkendala jarak dan jumlah siswa,” tambahnya.

YBHA-PM juga menekankan pentingnya transparansi data dan konsultasi publik dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan anak-anak dan keluarga di daerah terpencil. Lembaga ini siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berperspektif hak anak.

Manager Riset dan penelitian
Wardatul Jannah, S. Sos.

Alamat Kantor : Jalan Keuchik Amin, no 4 Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Berita Terkait

Sinergi Lintas Disiplin: Dosen UTU Terapkan Vertiminaponik dan Digitalisasi Posyandu di Gampong Pasi Pinang
Jamaluddin Idham Raih Penghargaan JAB Award 2026 sebagai Wakil Rakyat Responsif dan Aspiratif
Empat Pelaku Penyedia Prostitusi Online di Kuta Padang Meulaboh Ditahan, Dijerat Pasal 33 Qanun Jinayat
Jamaluddin Idham Kunker ke Aceh Barat, Pastikan Bantuan Budidaya Lele dan Ayam Petelur Berjalan
Dukung Ketahanan Pangan, Polres Aceh Barat Lakukan Penanaman Jagung Perdana dan Serahkan Bantuan Alsintan
YARA Minta Menteri Imipas Investigasi Dugaan Intervensi dan Penyalahgunaan Kewenangan di Lapas Meulaboh
Ketua Umum PP IKA UTU Ucapkan Selamat kepada 747 Wisudawan, Dorong Alumni Tetap Adaptif dan Berkontribusi bagi Masyarakat
Jamaluddin Idham Tinjau Jalan Nasional Meulaboh–Medan, Dorong Pembangunan Jalur Dua di Meureubo

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 04:20 WIB

Hasto Kristiyanto Minta Aparat Usut Tuntas Aktor Intelektual di Balik Kasus Penyadapan Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 04:15 WIB

Habiburokhman Minta Kasus Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Diusut Tuntas

Rabu, 4 November 2026 - 04:06 WIB

Sikap Kritis PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo dan Polemik Pemakzulan Wakil Presiden

Rabu, 4 November 2026 - 02:27 WIB

Bareskrim Polri Tetapkan Kepala Staf Kepresidenan dan Dua Perwira Tinggi Sebagai Tersangka Penyadapan Ilegal

Rabu, 4 November 2026 - 02:21 WIB

Dugaan Penyadapan Presiden dengan Spyware Canggih Seret Sejumlah Jenderal, Terungkap karena Operator Melapor

Rabu, 4 November 2026 - 01:37 WIB

Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Unsur Makar

Selasa, 3 November 2026 - 22:51 WIB

Bareskrim Tetapkan Tiga Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 19:39 WIB

Polri Buka Suara Soal Isu Penangkapan Perwira Tinggi Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru