Kabanjahe, Baranews.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Karo dalam memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus digiatkan. Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menegaskan bahwa daerahnya berkomitmen mempercepat terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) sebagai bentuk perlindungan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Bupati saat menerima audiensi rombongan BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara bersama BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe di ruang kerjanya, Rabu (20/8/2025). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keterbukaan, membahas strategi memperkuat keaktifan peserta JKN di Kabupaten Karo.
Rombongan BPJS Kesehatan dipimpin Deputi Direksi Wilayah I (Sumut–Aceh), Nuim Mubaraq, S.E., QIA, AAAK, M.K.M, yang hadir bersama Asdep Kepesertaan dan Mutu Layanan Wilayah I, Dr. Rasinta Ria Ginting, S.E., Ak, M.Si, AAAK, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahe, drg. Nora Duita Manurung, M.P.H, AAK, serta Kepala Bagian Kepesertaan Kantor Cabang Kabanjahe, Pipit Linda Leni Marleni, S.K.M., M.K.M. Sementara itu, Bupati Karo turut didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Dr. Drs. Eddi Surianta, M.Pd., Plt. Kepala Dinas Kesehatan, dr. Jasura Pinem, serta pejabat Dinas Sosial yang diwakili Sekretaris Dinas, Daretmo Keliat.
Dalam pemaparannya, Deputi Direksi Wilayah I BPJS Kesehatan, Nuim Mubaraq, menyampaikan perkembangan kepesertaan JKN di tingkat nasional, provinsi, hingga capaian di Kabupaten Karo. Menurutnya, masih terdapat ruang yang perlu dikejar untuk memastikan seluruh masyarakat Karo mendapatkan jaminan kesehatan. “Prinsip dasar JKN adalah gotong royong. Masyarakat yang sehat membantu yang sakit, masyarakat yang mampu membantu yang kurang mampu. Inilah semangat yang ingin kita perkuat di Kabupaten Karo,” ujar Nuim. Ia menambahkan, percepatan UHC di daerah tidak bisa dilepaskan dari dukungan pemerintah kabupaten, baik dalam hal regulasi, anggaran, maupun sosialisasi kepada masyarakat.
Bupati Antonius Ginting menegaskan, Pemkab Karo akan mendukung penuh langkah-langkah strategis yang diarahkan oleh BPJS Kesehatan. Menurutnya, kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus dijamin. “Kami menyadari, kesehatan masyarakat adalah fondasi pembangunan. Tanpa masyarakat yang sehat, sulit membayangkan pembangunan bisa berjalan optimal. Oleh karena itu, Pemkab Karo berkomitmen mempercepat pencapaian Universal Health Coverage,” kata Antonius. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga perangkat desa, agar tidak ada warga yang tercecer dari kepesertaan JKN.
Meski capaian terus meningkat, tantangan di lapangan masih cukup besar. Salah satunya adalah memastikan masyarakat memahami manfaat menjadi peserta JKN serta membangun kesadaran untuk aktif membayar iuran bagi peserta mandiri. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, dr. Jasura Pinem, menyebutkan pihaknya akan memperkuat strategi sosialisasi hingga ke pelosok desa. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil pun memiliki akses informasi dan kesempatan yang sama untuk terdaftar sebagai peserta JKN,” ujarnya.
BPJS Kesehatan menargetkan cakupan kepesertaan di Kabupaten Karo dapat mencapai standar UHC, yakni lebih dari 95 persen penduduk terdaftar dalam program JKN. Dengan demikian, seluruh masyarakat akan lebih terlindungi dari risiko beban biaya kesehatan. Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepahaman untuk memperkuat koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Pemkab Karo, baik melalui dukungan anggaran daerah maupun percepatan validasi data kependudukan peserta..(Citra Yz SP/Disk)
