Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) meyakini bahwa laptop chromebook yang menjadi objek dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sudah tersebar luas. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa proyek pengadaannya telah berlangsung sejak 2019 hingga 2022 lalu, lengkap dengan uji coba penggunaan.
“Kalau kita lihat dari kurun waktunya di 2019 sampai 2022 dan sudah dilakukan juga uji coba terhadap penggunaan chromebook ini, tentu kita melihat, walaupun ini merupakan bagian dari substansi penyidikan yang akan didalami, digali,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta hari ini.
Menurut Harli, proyek tersebut tidak hanya menggunakan anggaran pusat, tetapi juga melibatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah daerah. Ini menjadi petunjuk kuat bahwa program pengadaan laptop itu benar-benar sudah diimplementasikan di lapangan.
“Nah tentu karena sumber dananya juga ada di dana alokasi khusus di daerah-daerah dan sedang dalam proses penyidikan, maka pengadaan ini tentu sudah berlangsung,” ucap Harli.
Saat ini, tim penyidik Kejagung tengah menyelidiki apakah laptop chromebook yang dipasok sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam proposal awal atau justru menyimpang. Namun, pihaknya enggan membeberkan lebih lanjut temuan-temuan sementara agar tidak mengganggu proses penyidikan.
“Nah semuanya itu akan didalami terkait dengan itulah namanya proses penyidikan. Tapi kalau kita lihat dari tempusnya, 2019 sampai 2022 berarti tahun anggarannya sudah selesai,” tambahnya.
Kasus ini naik ke tahap penyidikan sejak 20 Mei 2025. Proyek bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan dasar, menengah, dan atas tersebut mencakup pengadaan laptop chromebook untuk mendukung digitalisasi pembelajaran.
Namun, hasil uji coba pada 2019 menyimpulkan bahwa penggunaan Chromebook kurang efektif sebagai sarana pembelajaran. Alasannya, pengoperasian laptop jenis ini sangat bergantung pada koneksi internet, padahal belum seluruh wilayah Indonesia memiliki akses internet yang stabil.
Lebih jauh lagi, Kejagung mencium adanya indikasi pemufakatan jahat dalam proses pengadaan tersebut. Diduga, sekelompok pihak mengarahkan tim teknis baru untuk membuat kajian teknis yang menguntungkan penggunaan spesifikasi chromebook.
Proyek ini diketahui menggunakan dua sumber anggaran utama. Pertama, anggaran langsung dari Kemendikbudristek senilai Rp3,58 triliun, dan kedua, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN sebesar Rp6,3 triliun. Dengan total mencapai lebih dari Rp9,8 triliun, kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar di tahun 2025.
Kasus ini pun terus diteliti secara mendalam oleh penyidik Kejagung guna membongkar siapa saja pelaku yang terlibat serta seberapa besar kerugian negara akibat dugaan penyimpangan dalam proyek strategis nasional tersebut. (*)
