Jakarta – Delapan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melayangkan laporan resmi terhadap Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, ke Bareskrim Polri. Laporan ini merupakan respons atas pernyataan Budi Arie yang menyebut PDIP sebagai “partai mitra judi online” atau judol. Mereka menilai ucapan tersebut sebagai bentuk fitnah terbuka yang mencoreng nama baik partai.
“Jadi terlapor di sini adalah Budi Arie Setiadi, mantan Menkominfo,” sebut Wiradarma Harefa, kader PDIP sekaligus advokat, saat memberikan keterangan kepada awak media di lobi Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta. Ia menyampaikan bahwa laporan ini diterima secara resmi dan terdaftar dengan nomor LP/B/250/V/2025/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 27 Mei 2025.
Wiradarma menjelaskan bahwa laporan tersebut dibuat berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP, yang mengatur tentang penghinaan dan/atau fitnah. Ia menegaskan bahwa tudingan Budi Arie bukan sekadar kritik, melainkan bentuk pencemaran nama baik yang menyakitkan hati para kader.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami merasa sangat tersakiti atas pernyataan itu. Tidak ada dasar hukum atau bukti yang bisa membenarkan tudingan seperti itu. Ini jelas bentuk fitnah yang menyerang kehormatan partai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wiradarma menyebut bahwa laporan ini bukan tindakan sepihak. Ia dan tujuh kader lainnya telah berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP sebelum mengambil langkah hukum. “Kami telah meminta izin kepada DPP dan mereka mendukung langkah ini. Ini bukan aksi personal, ini adalah upaya kolektif menjaga marwah partai,” katanya.
Menurutnya, kader PDIP merasa difitnah ketika Budi Arie dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa partainya terlibat dalam praktik judi online, bahkan menyebut nama Kepala BIN, Budi Gunawan. “Bahkan nama Pak Budi Gunawan dibawa-bawa dalam pernyataan itu. Kami tidak bisa diam. Ini bukan persoalan sepele,” tegasnya.
Wiradarma menyebutkan, mereka telah membawa berbagai bukti yang mendukung laporan tersebut. Di antaranya adalah video utuh, rekaman pembicaraan, serta transkrip pernyataan Budi Arie di media. “Kami serahkan semua ke penyidik. Bukti-bukti ini memperlihatkan konteks lengkap dari ucapan Budi Arie. Tidak bisa dibantah begitu saja,” ungkapnya.
Di kesempatan berbeda, Ketua DPR RI sekaligus elite PDIP, Puan Maharani, turut memberikan tanggapan keras. Ia meminta Budi Arie agar tidak membuat pernyataan sembarangan yang berpotensi merusak hubungan antar-lembaga dan menciptakan kegaduhan politik.
“Pak Budi Arie, tolong klarifikasi ucapan Anda. Jangan bicara sembarangan dan menyudutkan pihak lain tanpa bukti yang jelas,” sebut Puan kepada wartawan di kompleks parlemen.
Puan juga menyampaikan bahwa ucapan tersebut telah menyinggung perasaan banyak kader, khususnya mereka yang selama ini menjaga integritas partai di akar rumput. “Kami ini bekerja siang malam untuk rakyat, bukan untuk dibenturkan dengan isu murahan seperti ini,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Budi Arie belum memberikan pernyataan resmi menanggapi laporan ke Bareskrim. Namun sebelumnya, ia sempat mengatakan bahwa pernyataannya dimaksudkan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap maraknya jaringan judi online yang disebut melibatkan berbagai aktor politik.
“Pernyataan saya bukan tuduhan personal. Kita harus berani bersuara melawan kejahatan judi online,” sebut Budi Arie dalam wawancara terpisah.
Meski demikian, pihak PDIP menilai Budi Arie telah melampaui batas. Mereka berharap pihak kepolisian dapat segera memproses laporan tersebut sesuai prosedur hukum. “Kami percaya Polri bisa bertindak profesional. Ini soal kehormatan partai dan keadilan atas fitnah terbuka,” tutup Wiradarma.
Kasus ini diperkirakan akan menjadi sorotan politik dalam beberapa hari ke depan. Di tengah panasnya atmosfer politik nasional, isu ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam berbicara di ruang publik, apalagi oleh seorang pejabat negara. (RED)
