Dialog Publik Divhumas Polri: Perkuat Kesatuan Bangsa Dukung Keberlanjutan Pembangunan Nasional

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 30 Mei 2024 - 03:19 WIB

50168 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Divisi Humas Polri menyelenggarakan dialog publik dengan tema “Perkuat Persatuan Bangsa, Lanjutkan Agenda Pembangunan Nasional Menyongsong Indonesia Emas 2045” di Veranda Hotel Pakubuwono, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Mei 2024.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mewakili Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, menyebutkan bahwa dialog itu bertujuan untuk mendapatkan berbagai masukan strategis. Sekaligus untuk menegaskan komitmen dalam upaya memperkuat soliditas persatuan bangsa pasca-Pemilu 2024.

“Penetapan KPU beberapa waktu lalu tentang presiden dan wakil presiden terpilih menandai fase keberlanjutan kepemimpinan nasional yang akan berakhir dan berlanjut pada bulan Oktober 2024 yang akan datang. Penetapan KPU atas presiden dan wakil presiden terpilih sekaligus mengakhiri perbedaan pendapat dan pilihan politik yang telah menyita perhatian kita semua,” ujar Brigjen Trunoyudo saat menyampaikan sambutan pembukaan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mengatakan Pemilu sebagai mekanisme demokratis yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan kepemimpinan. Selain itu, Pemilu juga sebagai upaya melanjutkan agenda kepemimpinan nasional serta pembangunan nasional jangka panjang.

Lebih lanjut, Trunoyudo menuturkan kedewasaan warga negara sangat penting saat Pemilu, yakni dengan dengan mengkedepankan persatuan sebagai perwujudan kematangan politik. Selain itu, merupakan modal sosial melaksanakan agenda pembangunan demokrasi dan pembangunan nasional ke depan.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, kata Trunoyudo, salah satu syarat yang harus dicapai yaitu mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6-8 persen dengan melibatkan partisipasi seluruh stakeholder secara inklusif jangka panjang dan berkelanjutan.

“Pembangunan nasional yang bertumpu pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari komitmen negara melalui agenda dan kebijakan pemerintah,” tuturnya.

Trunoyudo mengingatkan akan arahan Presiden Joko Widodo saat Rapim TNI-Polri pada 24 Februari lalu, untuk terus menjaga demokrasi dan kerukunan bangsa menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain itu, ia mengingatkan instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk terus menjaga momentum persatuan dengan merajut kebersamaan dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional.

“Maka Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo sigit prabowo, M.Si., kembali ingin menegaskan kepada kita semua, mari bersama-sama menjaga momentum persatuan dengan merajut kebersamaan sebagai salah satu syarat penting dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional,” katanya.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan paparan narasumber dialog publik. Yakni Karo Binopsnal Baharkam Polri Brigjen Erwin Kurniawan, Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Chairil Abdini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), dan Akademisi UI Prof Bambang Brodjonegoro.

Berita Terkait

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia
DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan
Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM
Bedah Dokumen: Operasional PT Antang Gunung Meratus di Lahan SHM Rakyat Diduga Tabrak UU Minerba dan KUHP
Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun
Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik
Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan
Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:42 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 - 21:00 WIB

DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:21 WIB

Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM

Rabu, 3 Juni 2026 - 23:03 WIB

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:55 WIB

Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik

Rabu, 3 Juni 2026 - 03:28 WIB

Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:34 WIB

Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:29 WIB

Sambangi Sulbar, Wamen Ossy Imbau GTRA Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah

Berita Terbaru