Dr. Al-Araf: Penambahan 22 Kodam Baru, Dinilai Tidak Perlu dan Menyinggung Perang asymmetrical

Redaksi Bara News

- Redaksi

Kamis, 14 Maret 2024 - 03:10 WIB

50782 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Dr. Al Araf, ahli Pertahanan (mantan dosen Unhan) mengungkapkan kekagetannya terkait rencana penambahan Kodam di beberapa wilayah Indonesia, saat hadir dalam acara podcast resmi Novel Baswedan beberapa waktu lalu.

Mengutip pernyataan Dr Al Araf yang terkejut saat Rapim TNI Polri yang dimana menyebutkan, rencana untuk menambah 22 Kodam baru di Indonesia.

“Rencana ini sejalan dengan aspirasi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan karena setahun yang lalu Prabowo telah menyatakan keinginannya untuk membangun Kodam di seluruh Provinsi di Indonesia dan dikuatkan oleh Jenderal Agus Subiyanto dalam Rapim TNI Polri beberapa minggu lalu. Namun, hal ini tentu memicu perdebatan terkait transformasi dalam tubuh TNI,” tandasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pertimbangan muncul terkait apakah komando teritorial masih relevan dalam generasi perang baru yang cenderung asymmetrical warfare (peperangan asimetris), karena generasi saat ini sudah berada dalam generasi perang kelima, yang sifatnya sudah sangat asymmetrical.

Araf menjelaskan, banyak negara saat ini tidak lagi mengandalkan struktur teritorial dalam membangun kekuatan pertahanan. Perang asymmetrical mengubah cara pandang dalam menghadapi ancaman, sehingga diskusi tentang kebutuhan akan Kodam baru menjadi penting.

“Di banyak negara, orang tidak lagi mengandalkan struktur ke dalam, seperti teritorial ini. Karena berbicara bagaimana membangun kekuatan pertahanan dalam menghadapi ancaman yang sifatnya asimetrik,” pungkasnya. (Red).

Berita Terkait

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia
DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan
Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM
Bedah Dokumen: Operasional PT Antang Gunung Meratus di Lahan SHM Rakyat Diduga Tabrak UU Minerba dan KUHP
Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun
Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik
Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan
Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:42 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal : Presiden RI Harus Sadar Horor Dolar Menerkam Keamanan Indonesia

Sabtu, 6 Juni 2026 - 21:00 WIB

DOSA EKOLOGIS DI ATAS TANAH JARAHAN,Status Tersangka Para Kades Bongkar Borok Operasional dan Kejahatan Kehutanan PT AGM di Hulu Sungai Selatan

Sabtu, 6 Juni 2026 - 19:21 WIB

Skandal Tambang di Atas Lahan Cacat Hukum: Penetapan Tersangka Para Kepala Desa Runtuhkan Legitimasi Operasional PT AGM

Rabu, 3 Juni 2026 - 23:03 WIB

Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi MBG, Dugaan Penyimpangan Sentuh Pengadaan Rp 1 Triliun

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:55 WIB

Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pergantian Mendadak Pimpinan BGN Memantik Sorotan Publik

Rabu, 3 Juni 2026 - 03:28 WIB

Sidang Pembelaan Nadiem Makarim: Antara Klaim Tak Bersalah dan Deret Bukti Lapangan

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:34 WIB

Dapat Tanah dari Orang Tua? Simak Penjelasan Proses Balik Nama Sertipikat Berikut Ini

Selasa, 26 Mei 2026 - 10:29 WIB

Sambangi Sulbar, Wamen Ossy Imbau GTRA Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah

Berita Terbaru