Kutacane – Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui arahan langsung Bupati H. M. Salim Fakhry, SE, MM , terus menggenjot pembentukan Koperasi Kute Merah Putih Syariah di seluruh desa yang tersebar di wilayahnya. Dari total 385 desa , saat ini sebanyak 47 koperasi telah berbadan hukum, 248 koperasi dalam proses legalisasi , dan 295 desa lainnya masih dalam tahap Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) .
Program strategis ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dengan pendekatan syariah. Bupati Aceh Tenggara menyatakan bahwa koperasi syariah akan menjadi lembaga penggerak utama potensi desa, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, maupun pariwisata. Ia menekankan pentingnya prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, transparansi, dan tolong-menolong dalam menjalankan aktivitas koperasi.
“Kami ingin koperasi ini bukan hanya sekadar simbol, tapi menjadi wadah nyata bagi masyarakat untuk memasarkan hasil bumi secara lebih efektif dan profesional,” ujar Bupati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi, Zul Fahmy , meskipun hari Kamis (29/5/2025) merupakan hari libur nasional, tim Satgas Pembentukan Koperasi tetap bekerja untuk mempercepat proses pendirian koperasi di seluruh desa. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembentukan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Ia juga menjelaskan bahwa setiap koperasi nantinya akan dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing desa. Misalnya, desa yang memiliki potensi wisata alam dapat membentuk koperasi yang fokus pada pengelolaan destinasi wisata, sementara desa agraris bisa menjadikan koperasi sebagai sarana penampungan dan pemasaran hasil pertanian.
Langkah ini dinilai sangat relevan dengan kondisi riil di lapangan, di mana banyak petani dan pelaku UMKM kesulitan dalam memasarkan produk mereka karena tidak adanya lembaga penampung yang kuat. Melalui koperasi, diharapkan hasil produksi seperti kopi Gayo, coklat, kelapa sawit rakyat, serta produk unggulan lokal lainnya dapat dikelola secara maksimal.
Sejumlah kepala desa dan tokoh masyarakat menyambut baik program ini. Mereka melihat bahwa pembentukan koperasi syariah adalah solusi atas tantangan ekonomi yang selama ini dihadapi oleh masyarakat pedesaan.
“Saya sangat mendukung langkah pemerintah ini. Selama ini kami kesulitan menjual hasil panen karena tidak ada lembaga yang bisa menampung secara maksimal. Dengan hadirnya koperasi, semoga semua bisa dikelola dengan lebih baik,” ucap Ibrahim, salah satu ketua kelompok tani di Desa Lawe Alas.
Beberapa desa yang sudah membentuk koperasi mulai menunjukkan hasil positif. Di Desa Perdamaian, misalnya, koperasi syariah berhasil menjalin kerja sama dengan UMKM lokal dalam pengemasan dan pemasaran produk olahan kopi Gayo. Hasilnya, pendapatan masyarakat meningkat dan produk kopi asal desa tersebut mulai menjangkau pasar regional Sumatera.
Untuk memastikan implementasi program berjalan lancar, Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi akan memberikan pendampingan intensif kepada para pengurus koperasi yang baru dibentuk. Pendampingan mencakup pelatihan manajemen koperasi, pengelolaan administrasi, serta pembinaan teknis operasional.
Selain itu, pihaknya juga akan menjalin sinergi dengan bank-bank syariah dan lembaga pembiayaan lainnya guna membantu penyediaan modal usaha koperasi. “Kami ingin koperasi ini tidak hanya formalitas semata, tapi benar-benar hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandas Zul Fahmy.
Pemerintah daerah juga berencana menggelar seminar dan pelatihan khusus bagi para pengurus koperasi guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka dalam mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan.
Meski menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan dana dan sumber daya manusia, Pemkab Aceh Tenggara tetap optimis program ini akan memberikan dampak signifikan dalam waktu dekat. Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry, berharap agar pembentukan koperasi syariah ini tidak hanya menjadi program formalitas semata, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami percaya, jika dikelola dengan baik dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, koperasi ini akan menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera,” tutup Bupati. (RED)
