KUTACANE — Realisasi pendapatan bagi hasil pajak Kabupaten Aceh Tenggara dari Pemerintah Provinsi Aceh sepanjang Tahun Anggaran 2025 hanya mampu menyentuh angka 52,78 persen dari target yang ditetapkan. Melesetnya penerimaan hingga hampir separuh dari rencana anggaran ini memunculkan tanda tanya besar mengenai akurasi penyusunan proyeksi APBK, lemahnya koordinasi lintas pemerintahan, serta potensi terhambatnya pembiayaan program pembangunan daerah.
Berdasarkan dokumen resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025 bernomor 16.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, pemerintah daerah mematok target pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp 44.894.858.111,00. Namun, realisasi yang benar-benar masuk ke kas daerah hingga tutup tahun anggaran hanya tercatat sebesar Rp 23.696.932.189,00.
Jika digabungkan dengan pos bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 306.000.000,00, total pendapatan transfer Pemerintah Provinsi Aceh untuk Kabupaten Aceh Tenggara hanya terealisasi Rp 24.002.932.189,00 atau 53,10 persen dari total anggaran sebesar Rp 45.200.858.111,00. Artinya, terdapat lubang selisih sebesar Rp 21,198 miliar antara ekspektasi anggaran dan dana riil yang diterima pemerintah kabupaten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini memicu kritik tajam terhadap kinerja tim anggaran pemerintah daerah yang dinilai terlalu optimistis tanpa berpijak pada basis data potensi riil maupun kepastian skema penyaluran dari tingkat provinsi. Apalagi, jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 yang masih menembus Rp 37.797.045.988,00, total transfer dari Pemerintah Aceh pada 2025 anjlok drastis sebesar Rp 13,794 miliar atau menyusut 36,50 persen.
Merujuk rincian tabel realisasi transfer dalam laporan pemeriksaan yang diserahkan BPK Perwakilan Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada 19 Juni 2026 tersebut, hampir seluruh komponen bagi hasil pajak gagal memenuhi target. Pos Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencatatkan kinerja paling buruk karena hanya terealisasi Rp 1.745.744.513,00 atau 32,79 persen dari target Rp 5.323.427.182,00. Angka tersebut juga terjun bebas dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp 5.576.442.177,00.
Tekanan serupa menghantam pos Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dipatok Rp 15.614.887.556,00, tetapi hanya terealisasi Rp 8.068.982.841,00 atau 51,67 persen, jauh di bawah pencapaian 2024 yang sebesar Rp 11.757.386.681,00. Sementara itu, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok hanya tercapai Rp 8.028.788.764,00 atau 53,03 persen dari anggaran Rp 15.141.039.709,00.
Selanjutnya, pos Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor hanya terealisasi Rp 5.778.880.783,00 atau 66,28 persen dari target Rp 8.719.013.588,00. Bahkan, pos Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan yang berkapasitas kecil pun ikut meleset dengan realisasi Rp 74.535.288,00 atau 77,25 persen dari anggaran Rp 96.490.076,00.
Di sisi lain, meski pos Bantuan Keuangan dari Provinsi terealisasi 100 persen sesuai target anggaran 2025 sebesar Rp 306.000.000,00, nilainya menyusut ekstrem hingga Rp 3 miliar dibandingkan kucuran tahun 2024 yang mencapai Rp 3.306.000.000,00.
Melesetnya proyeksi transfer dari pemerintah provinsi sebesar Rp 21,198 miliar ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menutup defisit pembiayaan belanja yang sudah terlanjur direncanakan di awal tahun. Pada tahun anggaran yang sama, rapuhnya struktur fiskal daerah juga terlihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yang hanya tercapai 59,52 persen serta Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang menyusut 12,39 persen.
Tanpa pembenahan serius dalam metode penghitungan target pendapatan serta rekonsiliasi data yang ketat bersama Pemerintah Aceh terkait hak bagi hasil pajak daerah, praktik penganggaran yang tidak realistis dikhawatirkan akan terus berulang dan memicu tumpukan utang belanja maupun tertundanya pelayanan publik di Bumi Sepakat Segenep (*)
