KUTACANE — Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Aceh Tenggara menyusut sebesar Rp 1,24 miliar sepanjang Tahun Anggaran 2025, dipicu oleh merosotnya transfer dari sektor perkebunan kelapa sawit hingga 61,51 persen. Anjloknya porsi bagi hasil komoditas unggulan ini memunculkan tanda tanya besar mengenai akurasi pendataan lahan, kepatuhan pelaporan produksi perkebunan, serta efektivitas pemerintah daerah dalam mengamankan hak fiskal dari pemerintah pusat.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025 bernomor 16.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, total realisasi DBH SDA berbasis Laporan Operasional (LO) hanya tercatat sebesar Rp 8.789.341.000,00. Angka tersebut terkontraksi 12,39 persen dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 yang masih menembus Rp 10.032.683.000,00.
Penurunan paling tajam terjadi pada pos Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang merosot dari semula Rp 4.779.639.000,00 pada 2024 menjadi hanya Rp 1.839.605.000,00 pada 2025. Artinya, kas daerah Kabupaten Aceh Tenggara kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp 2.940.034.000,00 dari sektor sawit hanya dalam kurun waktu satu tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini memicu sorotan kritis terkait sejauh mana jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pengawasan dan pemutakhiran data luas tutupan lahan serta produktivitas sawit yang menjadi variabel utama penghitungan alokasi transfer pusat. Padahal, hamparan perkebunan sawit di wilayah Aceh Tenggara tidak menyusut secara ekstrem di lapangan, sehingga anjloknya nilai transfer hingga lebih dari separuh menimbulkan pertanyaan mengenai lemahnya sinkronisasi data antara dinas teknis daerah dan kementerian terkait.
Selain perkebunan sawit, tekanan juga melanda sejumlah sektor sumber daya hayati dan mineral lainnya dalam dokumen pemeriksaan yang diserahkan BPK Perwakilan Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada 19 Juni 2026 tersebut. Pos Bagi Hasil Perikanan ikut menyusut sebesar Rp 316.010.000,00 atau turun 27,07 persen, dari semula Rp 1.167.186.000,00 pada 2024 menjadi Rp 851.176.000,00 pada 2025.
Penurunan serupa dialami pos Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi yang merosot 36,52 persen, dari Rp 35.509.000,00 pada 2024 menyusut menjadi Rp 22.541.000,00 pada 2025. Sementara itu, pos Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalti terkontraksi tipis 3,25 persen atau berkurang Rp 121.192.000,00, dari Rp 3.732.007.000,00 menjadi Rp 3.610.815.000,00, meski tetap menjadi kontributor terbesar dalam struktur DBH SDA daerah pada 2025.
Di tengah lesunya sektor perkebunan dan perikanan, lonjakan tajam justru terjadi pada pos Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi yang melejit 1.644,65 persen. Penerimaan dari sektor minyak bumi melonjak sebesar Rp 2.030.666.000,00, dari yang semula hanya Rp 123.471.000,00 pada 2024 meroket menjadi Rp 2.154.137.000,00 pada 2025.
Kenaikan juga dicatatkan pada pos Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi sebesar 62,55 persen atau bertambah Rp 116.043.000,00, dari Rp 185.515.000,00 menjadi Rp 301.558.000,00. Adapun pos Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi tumbuh tipis 1,64 persen, dari Rp 9.356.000,00 menjadi Rp 9.509.000,00.
Lonjakan signifikan dari sektor minyak dan gas bumi tersebut pada akhirnya berperan sebagai penyangga fiskal sehingga penyusutan total DBH SDA Aceh Tenggara tidak jatuh lebih dalam. Namun, ketergantungan pada kenaikan transfer migas untuk menutupi anjloknya penerimaan perkebunan sawit jelas bukan kondisi yang sehat bagi struktur keuangan daerah.
Menyusutnya DBH SDA ini turut memperberat tekanan fiskal Kabupaten Aceh Tenggara yang secara keseluruhan dilaporkan mengalami penurunan pendapatan daerah-LO hingga Rp 71,7 miliar sepanjang tahun anggaran 2025. Tanpa evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola data perkebunan serta pengawasan retribusi dan bagi hasil sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dikhawatirkan akan terus kehilangan hak penerimaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik bagi masyarakat di Bumi Sepakat Segenep. (RED)
