Jakarta – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan perlindungan bagi enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Permohonan tersebut diajukan penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat, tokoh politik, dan pengusaha.
Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas membenarkan permohonan itu telah diterima. Ia mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan penelaahan untuk menentukan apakah keenam saksi tersebut memenuhi syarat untuk diberikan perlindungan. “Sudah ada permohonan untuk enam orang. Sedang kami telaah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Susilaningtyas belum membeberkan identitas keenam saksi maupun bentuk perlindungan yang kemungkinan diberikan. Ia juga belum menjelaskan kapan hasil penelaahan tersebut akan diputuskan. Penelaahan dilakukan dengan menilai tingkat ancaman, urgensi keterangan saksi, serta kebutuhan perlindungan selama proses penyidikan hingga persidangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Permohonan perlindungan ini diajukan di tengah penyidikan yang telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri. Tiga di antaranya telah ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun. Sementara itu, pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perbuatan tersebut sebagai bentuk makar.
LPSK memiliki kewenangan memberikan perlindungan berupa perlindungan fisik, kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, hingga perlindungan dari tuntutan hukum atas keterangan yang disampaikan saksi di persidangan. Perlindungan diberikan setelah LPSK menilai adanya ancaman terhadap keselamatan saksi maupun keluarganya.
Penelaahan ini menjadi penting karena keterangan saksi dinilai akan menentukan arah pembuktian perkara. Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, LPSK diharapkan dapat memastikan saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan.
Hingga kini, proses penelaahan masih berlangsung dan belum ada keputusan resmi mengenai pemberian perlindungan kepada keenam saksi tersebut. (*)
