KUTACANE — Total pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tenggara menyusut tajam sebesar Rp 71,77 miliar sepanjang Tahun Anggaran 2025 dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya. Kontraksi penerimaan yang terjadi serentak pada pos pendapatan asli daerah maupun kucuran dana transfer ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai rapuhnya kemandirian fiskal, merosotnya kinerja tata kelola pemerintahan, serta kesiapan daerah membiayai pelayanan publik.
Merujuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025 bernomor 16.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, total Pendapatan Daerah berbasis Laporan Operasional (LO) pada 2025 hanya tercatat sebesar Rp 1.211.590.216.380,32. Angka tersebut menyusut Rp 71.773.165.209,67 atau turun 5,59 persen dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 yang masih menembus Rp 1.283.363.381.589,99.
Ironisnya, di tengah menyusutnya dana transfer dari pusat dan provinsi, upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan internal justru ikut melemah. Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025 merosot sebesar Rp 24,13 miliar atau turun 22,38 persen, dari semula Rp 107.816.233.497,99 pada 2024 menjadi hanya Rp 83.687.628.475,41.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan porsi PAD yang hanya menyumbang 6,91 persen dari total pendapatan daerah, ketergantungan fiskal Aceh Tenggara terhadap dana transfer pemerintah pusat dan provinsi mencapai lebih dari 90 persen. Penurunan PAD tersebut dipicu oleh anjloknya pos Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp 27,71 miliar atau menyusut 31,47 persen, dari Rp 88,05 miliar menjadi Rp 60,34 miliar. Penyusutan tajam ini sekaligus menenggelamkan pertumbuhan positif pada pos Pajak Daerah yang naik 14,43 persen menjadi Rp 17,86 miliar serta Retribusi Daerah yang tumbuh 62,75 persen menjadi Rp 3,18 miliar.
Sorotan tajam juga mengarah pada hilangnya seluruh kucuran Dana Insentif Daerah (DID) dalam dokumen laporan pemeriksaan yang diserahkan BPK Perwakilan Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada 19 Juni 2026 tersebut. Jika pada tahun 2024 daerah ini masih menerima suntikan DID sebesar Rp 14.041.281.000,00, pada tahun 2025 pos tersebut tercatat nol rupiah atau hilang 100 persen.
Lenyapnya dana insentif yang umumnya diberikan pemerintah pusat sebagai penghargaan atas kinerja tata kelola keuangan, inovasi pelayanan publik, serta pengendalian inflasi daerah ini menjadi indikator keras yang mempertanyakan kualitas kinerja birokrasi di Bumi Sepakat Segenep sepanjang tahun anggaran berjalan.
Tekanan fiskal semakin berat karena dua tulang punggung anggaran daerah dari pemerintah pusat juga mengalami pemangkasan signifikan. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) turun sebesar Rp 20,40 miliar atau menyusut 3,42 persen, dari Rp 596,64 miliar menjadi Rp 576,25 miliar. Di saat bersamaan, kucuran Dana Desa ikut berkurang Rp 13,50 miliar atau turun 4,80 persen dari Rp 281,18 miliar menjadi Rp 267,68 miliar.
Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) menyusut Rp 4,98 miliar menjadi Rp 173,15 miliar, sementara Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) terkontraksi Rp 1,24 miliar menjadi Rp 8,79 miliar akibat anjloknya bagi hasil perkebunan sawit. Penurunan dari tingkat pusat hanya sedikit tertahan oleh kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 1,96 miliar menjadi Rp 6,20 miliar serta pertumbuhan tipis Dana Otonomi Khusus sebesar 1,29 persen menjadi Rp 44,03 miliar.
Dari tingkat regional, total transfer Pemerintah Provinsi Aceh juga merosot Rp 10,23 miliar atau turun 30,18 persen menjadi Rp 23,67 miliar. Penyusutan ini disebabkan oleh turunnya pendapatan bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp 7,23 miliar menjadi Rp 23,36 miliar serta pemangkasan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp 3 miliar hingga hanya tersisa Rp 306 juta.
Satu-satunya penahan agar total pendapatan daerah tidak jatuh lebih dalam berasal dari lonjakan kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 102,26 persen menjadi Rp 28,15 miliar, yang ditopang oleh masuknya Pendapatan Hibah-LO senilai Rp 14,33 miliar. Namun, bergantung pada pendapatan hibah yang bersifat tidak rutin jelas bukan solusi jangka panjang bagi kesehatan fiskal daerah.
Merosotnya pendapatan daerah hingga puluhan miliar rupiah ini menuntut langkah evaluasi menyeluruh dari jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Tanpa terobosan konkret dalam membenahi tata kelola penerimaan asli daerah serta memperbaiki indikator kinerja birokrasi untuk merebut kembali dana insentif dari pusat, ruang fiskal pembangunan di Aceh Tenggara dikhawatirkan akan semakin terhimpit pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (RED)
