Opini
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus tidak lagi dapat dipahami semata sebagai tindak kriminal individual. Ia telah menjelma menjadi simpul krisis yang lebih luas: krisis kepercayaan terhadap institusi, krisis legitimasi politik, sekaligus sinyal adanya dinamika laten dalam tubuh kekuasaan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika Mabes TNI mengonfirmasi keterlibatan empat oknum dari BAIS TNI yakni Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, dan Serda ES, publik segera bergerak cepat membangun narasi. Di ruang digital, terutama platform X, gelombang sentimen negatif terhadap institusi militer meningkat tajam. Tagar #AndrieYunus dan #IndonesiaGelap bukan sekadar ekspresi spontan, melainkan refleksi dari akumulasi kecurigaan publik terhadap netralitas aparat negara.
Di titik inilah persoalan menjadi kompleks. Sebab dalam konteks politik Indonesia hari ini, setiap peristiwa yang melibatkan aparat tidak berdiri di ruang hampa. Ia selalu dibaca dalam relasi kekuasaan, tentang siapa diuntungkan, siapa dirugikan.
Nama Prabowo Subianto, dengan latar belakang militer dan rekam jejak panjang dalam isu keamanan, secara otomatis menjadi pusat gravitasi tudingan publik. Namun justru di sinilah letak paradoksnya: apakah rasional bagi seorang presiden untuk mempertaruhkan legitimasi kekuasaannya melalui tindakan brutal yang nyaris pasti akan terungkap dan memicu tekanan internasional? Secara analitis, jawabannya cenderung negatif.
Dalam kajian intelijen dan keamanan modern, terdapat konsep yang relevan untuk membaca fenomena ini: rogue actors. Istilah ini merujuk pada individu atau faksi dalam institusi resmi yaitu militer, intelijen, atau aparat negara yang bertindak di luar kendali rantai komando formal. Motivasinya beragam, mulai dari ambisi pribadi, loyalitas faksional, hingga keterkaitan dengan kekuatan politik tertentu.
Fenomena ini bukan hal baru. Dalam banyak studi komparatif, rogue actors kerap menjadi instrumen tidak langsung dalam operasi destabilisasi politik. Mereka bekerja di wilayah abu-abu, cukup dekat dengan negara untuk memiliki akses dan legitimasi, tetapi cukup jauh untuk memberi ruang plausible deniability bagi kekuasaan formal.
Jika kerangka ini digunakan, maka keterlibatan oknum TNI dalam kasus Andrie Yunus tidak dapat dilihat sekadar sebagai pelanggaran disiplin militer. Ia berpotensi menjadi bagian dari pola yang lebih besar, yakni upaya sistematis untuk merusak legitimasi pemerintah dari dalam.
Respons cepat Presiden Prabowo, memerintahkan Kapolri mengusut dan menangkap pelaku dapat dibaca sebagai indikator bahwa ada kesadaran terhadap potensi ancaman tersebut. Dalam perspektif intelijen, langkah ini sering muncul ketika pemimpin negara mencium adanya operasi non-linear yang mengarah pada penciptaan kekacauan terkelola (managed chaos).
Di sinilah relevansi konsep kudeta merayap (creeping coup). Berbeda dengan kudeta klasik yang menggunakan kekuatan militer secara terbuka, kudeta merayap bekerja melalui erosi bertahap terhadap legitimasi pemerintah. Instrumennya bukan tank dan senjata, melainkan krisis kepercayaan, skandal, dan instabilitas sosial.
Target utamanya bukan istana secara fisik, tetapi persepsi publik.
Serangan terhadap aktivis HAM, jika dikaitkan dengan keterlibatan aparat, menciptakan efek berlapis: delegitimasi institusi militer, tekanan internasional, serta penurunan kepercayaan terhadap presiden. Dalam konteks global, perhatian organisasi seperti PBB dan jaringan advokasi HAM internasional dapat memperbesar tekanan diplomatik terhadap Indonesia.
Dengan kata lain, satu peristiwa dapat menghasilkan multiplier effect yang signifikan terhadap stabilitas politik nasional.
Pertanyaan krusialnya kemudian, yaitu siapa yang diuntungkan?
Dalam analisis intelijen, prinsip klasik cui bono (siapa yang diuntungkan) tetap menjadi alat baca utama. Jika suatu peristiwa secara konsisten melemahkan posisi presiden, merusak citra institusi negara, dan meningkatkan ketidakpercayaan publik, maka besar kemungkinan terdapat aktor yang secara strategis memanfaatkan atau bahkan merekayasa situasi tersebut.
Lebih jauh, pernyataan Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan mengenai adanya “pengkhianatan dari dalam” patut dibaca sebagai sinyal politik. Namun sinyal tanpa tindakan korektif berisiko menjadi retorika kosong. Dalam sejarah kekuasaan, banyak rezim runtuh bukan karena tekanan eksternal, melainkan karena kegagalan mengendalikan fragmentasi internal.
Ironinya, ruang kompromi politik yang terlalu luas justru sering menjadi pintu masuk bagi infiltrasi kepentingan yang tidak sejalan dengan stabilitas pemerintahan.
Kasus Andrie Yunus, dengan demikian, bukan sekadar ujian hukum, tetapi ujian kepemimpinan dan ketahanan institusional. Ia menuntut keberanian untuk melakukan pembersihan internal (internal cleansing), penguatan rantai komando, serta penegasan kembali prinsip netralitas aparat.
Tanpa langkah tegas, skenario creeping coup bukan lagi sekadar konsep akademik, melainkan kemungkinan nyata yang perlahan bekerja di balik permukaan.
Dalam politik, kekuasaan jarang runtuh oleh serangan frontal. Ia lebih sering rapuh karena dibiarkan terkikis sedikit demi sedikit oleh mereka yang berada dekat dengannya.
