Prof Adjunct Marniati Prof Adjunct Marniati dan Ketua Umum Kowani Dorong Pemerintah Beri Perhatian pada Organisasi Perempuan
Ketua DPD Aceh Perempuan Indonesia Maju (PIM), Prof Adjunct Dr. Marniati M.Kes bersama Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Nani Hadi Tjahjanto sepakat mendorong pemerintah agar memberi perhatian lebih kepada organisasi-organisasi perempuan di seluruh Indonesia, khususnya di Aceh. Hal ini disampaikan dalam pertemuan nasional PIM yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Lana Kuncoro, dan berlangsung di Pendopo kediaman Nannie Hadi Tjahjanto, Jakarta.
Dalam forum yang dihadiri pengurus PIM dari seluruh Indonesia, Prof Adjunct Marniati menyampaikan sejumlah persoalan penting yang saat ini terjadi di Aceh, termasuk maraknya kasus perdagangan manusia yang menimpa perempuan, salah satunya yang baru-baru ini berhasil digagalkan dari upaya pengiriman korban ke Laos. Selain itu, ia juga menyoroti tingginya angka perceraian atau gugat cerai yang terjadi di Aceh, yang menunjukkan lemahnya ketahanan keluarga dan kurangnya edukasi bagi perempuan.
Marniati mengungkapkan bahwa hingga kini, organisasi-organisasi perempuan di Aceh belum mendapatkan perhatian dan dukungan maksimal dari pemerintah daerah. Padahal, kehadiran mereka sangat potensial untuk menjadi mitra strategis dalam menjalankan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Ia menegaskan, selama ini organisasi perempuan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya ruang koordinasi atau dukungan anggaran dari pemerintah. “Seharusnya pemerintah dapat mengundang seluruh organisasi perempuan untuk duduk bersama menyusun program prioritas, memberikan masukan terhadap regulasi seperti qanun perlindungan perempuan dan anak, serta membangun sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Marniati.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti persoalan ketimpangan keterwakilan perempuan dalam parlemen yang berdampak pada tidak terakomodasinya kepentingan perempuan dalam arah kebijakan. Menurutnya, jumlah perempuan dalam legislatif belum mencapai ambang batas minimal 30% yang dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif gender.
“Banyak perempuan yang ketika duduk di kursi parlemen justru tak mampu bersuara lantang dalam isu perempuan, karena jumlah mereka masih terlalu kecil dibanding laki-laki dalam hampir semua fraksi. Kita butuh representasi yang cukup agar perspektif perempuan hadir secara seimbang dalam pengambilan keputusan,” terang Marniati.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kowani, Nani Hadi Tjahjanto menyampaikan apresiasi atas kepedulian pengurus PIM terhadap berbagai permasalahan perempuan di daerah. Ia menegaskan bahwa Kowani akan memperjuangkan perhatian pemerintah pusat terhadap organisasi perempuan, serta mendorong sinergisitas antara organisasi wanita dan pemerintah baik di tingkat daerah maupun nasional.
Di akhir pertemuan, Kowani dan PIM juga sepakat mendukung program prioritas Presiden Prabowo dalam bidang pemberdayaan perempuan, termasuk mendukung “Asta Cita” sebagai arah pembangunan nasional yang menempatkan perempuan sebagai pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan. dan Ketua Umum Kowani Dorong Pemerintah Beri Perhatian pada Organisasi Perempuan
