Redelong Baranewsaceh.co | Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bener Meriah, Mashuri, menanggapi pernyataan Bupati Bener Meriah terkait dugaan adanya oknum wartawan yang meminta uang sebesar Rp15 juta kepada Kepala Dinas Pertanian.
Dalam pernyataannya, Bupati Bener Meriah sebelumnya menyebut adanya oknum yang mengatasnamakan wartawan diduga meminta uang kepada Kepala Dinas Pertanian terkait pengadaan sapi meugang. Oknum tersebut juga disebut-sebut mengancam akan melakukan aksi jika permintaan uang tersebut tidak dipenuhi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Bener Meriah Mashuri menegaskan bahwa pihaknya sangat menyayangkan jika benar ada oknum yang mengatasnamakan wartawan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Mashuri, profesi wartawan memiliki aturan dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas jurnalistik. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi mencoreng nama baik profesi wartawan tidak dapat dibenarkan.
Ia juga menegaskan bahwa PWI Bener Meriah mendukung upaya penegakan hukum apabila benar terdapat pihak yang melakukan tindakan pemerasan atau intimidasi dengan mengatasnamakan profesi wartawan.
“Jika memang ada oknum yang melakukan hal tersebut, tentu kami sangat menyayangkan. Profesi wartawan memiliki kode etik dan tidak dibenarkan melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain,” ujar Mashuri.
Mashuri juga meminta agar persoalan tersebut dapat disampaikan secara jelas disertai bukti yang kuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat serta tidak merusak citra para wartawan yang selama ini bekerja secara profesional.
Selain itu, ia mengimbau seluruh wartawan yang bertugas di Kabupaten Bener Meriah untuk tetap menjaga integritas, profesionalitas, serta mematuhi kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas.
“Jangan sampai ulah oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi wartawan. Kami berharap semua pihak dapat menyikapi persoalan ini secara bijak dan terbuka,” tambahnya.
Mashuri juga menyatakan bahwa PWI Bener Meriah siap berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum apabila diperlukan guna mengklarifikasi persoalan tersebut.
Ia berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara objektif dan transparan sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat.(Ril
