“Kita berharap dengan sinergi bersama balai-balai teknis di Aceh, pembangunan yang ada bisa lebih selaras dan tepat sasaran, terutama untuk kepentingan masyarakat,”
JAKARTA – Gubernur Aceh bersama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Heri Yugiantoro, S.T., M.T., menggelar pertemuan penting yang berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Balai Kementerian PUPR demi mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Rencong.
Dalam kesempatan itu, Heri Yugiantoro menegaskan kembali tugas dan fungsi BPJN Aceh, yakni memimpin, merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan nasional di wilayah Aceh. “Fokus kami adalah memastikan seluruh program jalan nasional berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan lahan, hingga pengawasan teknis di lapangan,” ujarnya.
Gubernur Aceh menilai koordinasi ini krusial, mengingat Aceh masih membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk membuka isolasi wilayah sekaligus mendorong pengembangan ekonomi daerah. “Kita berharap dengan sinergi bersama balai-balai teknis di Aceh, pembangunan yang ada bisa lebih selaras dan tepat sasaran, terutama untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Gubernur yang hadir bersama Hj. Salmawati, S.E., M.M., anggota DPRA Ketua Badan Reintegrasi Aceh Dr. (Cand) Jamaluddin SH MH.
Pertemuan juga dihadiri oleh jajaran balai di bawah Kementerian PUPR, antara lain Tommy Permadhi (Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Aceh), Ir. Zulkarnaini, S.P., S.T., M.Si (Kepala Balai Pengadaan Jasa Konstruksi Aceh), Zulkarnaen (Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Aceh), serta Syarifah Rahimah (Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh). Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Aceh.
Selain soal pembangunan jalan dan jembatan, pertemuan turut membahas peran strategis BP2JK dalam pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa, pelaksanaan zona integritas, manajemen risiko, hingga penguatan kepatuhan internal. Hal ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan Aceh tidak hanya bergantung pada program daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui balai-balai teknis. Dengan sinergi ini, diharapkan Aceh mampu mempercepat konektivitas antarwilayah, menekan biaya logistik, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.*
