JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup secara permanen 504 dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah dinyatakan tidak memenuhi standar kelayakan higiene dan sanitasi. Penutupan dilakukan menyusul hasil evaluasi Dinas Kesehatan hingga batas waktu pemenuhan persyaratan pada 10 Agustus.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan keputusan tersebut merupakan langkah tegas pemerintah untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, terutama siswa, memenuhi standar keamanan pangan.
BGN menerapkan prinsip tanpa toleransi atau zero tolerance terhadap potensi risiko keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Karena itu, dapur yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi tidak diperbolehkan kembali beroperasi sebagai penyedia makanan dalam program tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain 504 dapur yang telah ditutup permanen, sekitar 3.000 dapur lainnya masih menjalani pemeriksaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap dapur memenuhi persyaratan dan memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurut Sudaryono, keamanan pangan menjadi prioritas karena program MBG menyasar penerima manfaat dalam jumlah besar. Pemerintah tidak ingin program pemenuhan gizi tersebut justru menimbulkan persoalan kesehatan akibat lemahnya pengelolaan makanan.
Dalam rapat koordinasi yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mempercepat proses verifikasi dapur MBG di wilayah masing-masing.
Pemerintah daerah didorong tidak menghambat proses penerbitan sertifikasi. Namun, percepatan tersebut tetap harus dilakukan dengan memastikan seluruh persyaratan kesehatan dan sanitasi terpenuhi. Sertifikasi tidak boleh hanya menjadi formalitas agar dapur dapat beroperasi.
Untuk memperkuat pengawasan, BGN juga meluncurkan portal digital Radar MBG. Platform tersebut disiapkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai dapur penyedia MBG, menu makanan yang diberikan, kandungan gizi, hingga dokumentasi proses produksi makanan.
Kehadiran sistem tersebut diharapkan membuka ruang pengawasan yang lebih luas. Orang tua siswa dan pihak sekolah dapat mengetahui bagaimana makanan diproduksi sebelum diterima anak-anak sebagai penerima manfaat.
Di sisi lain, BGN juga menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat akurasi data penerima manfaat.
Integrasi data kependudukan berbasis biometrik diarahkan untuk mencegah terjadinya data ganda sekaligus memastikan penerima manfaat program tercatat secara akurat. Data tersebut juga diharapkan dapat mendukung pemantauan perkembangan kesehatan anak melalui integrasi dengan sektor kesehatan.
Penutupan ratusan dapur tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, khususnya pada aspek keamanan pangan. Dengan sekitar 3.000 dapur lainnya yang masih menjalani pemeriksaan, proses verifikasi menjadi tahapan penting untuk memastikan program berjalan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga aman bagi penerima manfaat.
Pemerintah daerah dan pengelola dapur dituntut memastikan seluruh ketentuan higiene dan sanitasi dipenuhi sebelum makanan didistribusikan kepada siswa. Keamanan makanan menjadi syarat utama agar program MBG dapat terus berjalan tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat. (*)
