* Untuk Berantas Rentenir dan Bantu UMKM
Banda Aceh – Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh, Aminullah Usman, mengharapkan seluruh kabupaten dan kota se-Aceh mendirikan Lembaga Keuangan Syariah Mikro, Jumat, 29 Desember 2023.
Menurut mantan Wali Kota Banda Aceh itu, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) punya harapan besar dapat ikut berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kecil di Aceh khususnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terkhususnya ialah untuk berantas rentenir yang selama ini cukup meresahkan di kalangan masyarakat,” ujarnya.
Lanjut Aminullah, dalam pengentasan kemiskinan di Aceh, pemerintah juga dapat menggunakan anggaran pembangunan daerah. “APBA, APBD atau APBK juga didasarkan untuk membangun aset-aset produktif, aset yang dapat memberdayakan masyarakat di masing-masing daerah.”
Menurut Aminullah, membangun aset dari APBA untuk APBA, seperti membangun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang punya multi-fungsi.
“Di Banda Aceh, kita pernah mendirikan LKMS Mahirah Muamalah. Mahirah memberi bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM dengan segala produknya. Masyarakat pun memiliki usaha sendiri, mengembangkan usahanya, bahkan menjadi terobosan dalam memerangi rentenir,” kata Aminullah.
Kemudian, dalam masa jangka panjang, lembaga keuangan milik daerah itu dapat berkontribusi bagi pendapatan keuangan daerah. “Dan, LKMS ini bisa diimplementasikan di seluruh daerah di Aceh secara umumnya,” ucapnya optimis.
PT LKMS Mahirah Muamalah sendiri merupakan sebuah lembaga keuangan syariah di Aceh yang bertujuan membantu masyarakat dan UMKM agar terhindar dari maraknya rentenir ilegal yang menawarkan pinjaman.
Caleg DPR RI dapil II Aceh dari Partai PAN itu juga mengatakan, lembaga ini lahir karena adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh No.11 Tahun 2018.
“Bahwasanya dasar yang mendasari itu adalah upaya legalisasi syariat islam”, ucapnya
Aminullah Usman sebagai inisiator Mahirah, bercita-cita menciptakan syariat islam secara menyeluruh di tanah Serambi Mekkah ini.
Sedangkan rentenir yang meminjamkan uang kepada masyarakat tidak berdasarkan aturan syariat islam yang berlaku, sehingga dirinya berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Aminullah pun menyampaikan kesuksesan Mahirah kemudian menuai banyak apresiasi, baik level provinsi dan nasional yang kemudian banyak dipelajari daerah lain untuk diterapkan ketika ia menjabat wali kota.
Ia menyampaikan sekilas ketika dirinya diamanahkan menjadi wali kota tahun 2017 sampai 2022. Katanya, banyak hal yang dilakukan untuk kepentingan rakyat.
Diantaranya yang paling menonjol adalah menekan angka kemiskinan. Katanya, ketika dirinya diberikan kepercayaan dan bekerja selama lima tahun angka kemiskinan berhasil turun menjadi 7,13 persen, dan satu-satunya daerah yang angka kemiskinannya dibawah dua digit di Aceh.
“Kita memerankan Baitul Mal untuk membantu fakir miskin, disabilitas, dan anak yatim pada umumnya. Di samping itu kita berhasil meningkatkan peran UMKM guna mendukung penurunan angka pengangguran dan kemiskinan,” ungkapnya.
Ia menceritakan berkembangnya usaha kecil pada masanya dengan berbagai tantangan termasuk ketergantungan para pelaku UMKM dari rentenir.
“Saat saya pertama menjabat sebagai wali kota pada 2017, saat itu jumlah UMKM 8.900. Alhamdulilah selesai saya bertugas UMKM bertumbuh pesat menjadi 17.300. Dan yang paling berkesan bagi saya, kita berhasil memberantas rentenir di Banda Aceh,” katanya lagi.
Pada saat awal menjabat, lanjutnya, dilakukan survey oleh lembaga terkait, ditemukan 80 persen pelaku usaha kecil di Banda Aceh berurusan dengan rentenir.
“Rentenir itu kerjanya adalah untuk memiskinkan rakyat. Solusinya, kita berhasil membangun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah yang satu-satunya di Indonesia bahkan, yang membantu UMKM di kota ini dan akhirnya kita bisa menekan ketergantungan pelaku usaha kecil ini dengan rentenir menjadi dua persen saja,” pungkasnya.
