KUTACANE | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara, Bahagiawati, menyatakan pemerintah daerah serius memastikan transparansi sekaligus ketepatan penyaluran berbagai bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir di wilayahnya. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab kebutuhan kepastian masyarakat atas distribusi bantuan setelah bencana yang melanda sejumlah desa di 11 kecamatan beberapa waktu lalu.
Melalui keterangan resmi, Rabu (19/8/2026), Bahagiawati menjelaskan pada program Jaminan Hidup (Jadup), pemerintah daerah menetapkan sebanyak 2.295 jiwa atau 636 kepala keluarga penerima manfaat yang tersebar di 50 desa. Bantuan Jadup disalurkan secara nontunai dengan nilai Rp1.350.000 untuk tiga bulan, langsung ke rekening setiap nama yang telah terverifikasi.
Selain Jadup, bantuan juga diberikan dalam bentuk penguatan pemenuhan kebutuhan dasar melalui program Isi Hunian Rumah Tangga. Bantuan ini menyasar 2.145 kepala keluarga yang tinggal di 52 desa, dengan nominal bantuan Rp3.000.000 per kepala keluarga. Dinsos juga menyalurkan Bantuan Penguatan Ekonomi kepada 2.086 kepala keluarga terdampak untuk memulihkan aktivitas usaha dan perekonomian, masing-masing mendapat Rp5.000.000.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, seluruh proses penetapan penerima manfaat dilakukan secara berlapis. Data diperoleh melalui proses asesmen oleh Dinsos, PKH, TKSK, dan pendamping sosial, serta diverifikasi bersama perangkat desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. Proses selanjutnya melibatkan uji publik selama lima hari, pembahasan lintas instansi, sinkronisasi bersama Forkopimda dan perangkat kecamatan, hingga finalisasi data yang harus disetujui tim terpadu di daerah.
Setelah finalisasi, data dikirimkan ke pusat untuk diverifikasi ulang, agar seluruh tahapan benar-benar memenuhi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. “Semua usulan by name by address sudah kami ajukan ke pemerintah pusat melalui Kemensos. Saat ini seluruh dokumen sedang dalam proses validasi Badan Pusat Statistik,” ujar Bahagiawati.
Ia menambahkan, apabila tidak ada perbaikan lanjutan dalam proses verifikasi pusat, bantuan akan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat melalui mekanisme digital yang disiapkan Kemensos. Pemerintah berharap, pola penyaluran yang dilakukan ini mampu menciptakan keadilan dan memberikan efek nyata bagi pemulihan kehidupan warga setelah banjir.
Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas proses distribusi bantuan. Dengan koordinasi lintas sektor dan ketelitian pada setiap tahapan, pemerintah daerah optimistis bantuan dapat diterima masyarakat secara cepat, tepat jumlah, serta sesuai sasaran. (RED)









































