JAKARTA | Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan komitmennya dalam memperkuat program prioritas di bidang pendidikan dengan menetapkan anggaran sebesar Rp240 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pemaparan resmi menegaskan bahwa dana tersebut akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas asupan gizi anak-anak di seluruh Indonesia.
Sejalan dengan upaya tersebut, anggaran untuk MBG menjadi porsi terbesar dari total alokasi sektor pendidikan yang tahun depan mencapai Rp820,9 triliun. Program MBG sendiri dirancang untuk menyasar 60,6 juta penerima manfaat yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan di Tanah Air. Dengan cakupan yang luas, pemerintah berharap program ini mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menekan angka stunting, meningkatkan daya konsentrasi belajar, sekaligus mencetak sumber daya manusia yang lebih sehat dan kompetitif.
Selain MBG, pemerintah memastikan alokasi anggaran bagi Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp15,9 triliun untuk menjangkau 22,1 juta siswa. Sementara itu, bantuan KIP Kuliah dialokasikan bagi 1,1 juta mahasiswa dengan nominal anggaran Rp17 triliun. Berbagai upaya tersebut disebut sebagai bentuk keberlanjutan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan sektor pendidikan secara menyeluruh.
Dukungan terhadap program makan bergizi gratis tidak hanya datang dari sektor pendidikan. Pemerintah juga menyiapkan skema khusus pada sektor pertahanan dengan menambah anggaran sekitar Rp60 triliun. Langkah ini dilakukan guna memastikan keberlanjutan distribusi dan pengawasan MBG di seluruh pelosok negeri, termasuk wilayah-wilayah yang membutuhkan pengamanan atau penanganan logistik secara khusus.
Dengan integrasi lintas sektor, pemerintah menegaskan pentingnya memastikan seluruh anak mendapat akses makanan bergizi di lingkungan pendidikan. Kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi dalam membangun generasi muda yang tangguh, sehat, dan mampu bersaing di masa depan. Seluruh proses penganggaran akan dikawal dan dievaluasi secara ketat untuk memastikan tepat sasaran serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. (*)







































