GAYO LUES | Skandal baru mencoreng wajah pemerintahan Kabupaten Gayo Lues. Di tengah upaya pemerintah membangun sistem distribusi dan pengawasan ketat BBM subsidi, ironi telanjang justru terpampang jelas di ruang publik: sederet jerigen berisi BBM tersimpan rapi di garasi rumah seorang pejabat aktif daerah, dipamerkan sendiri oleh sang anak lewat media sosial.
Foto yang kini viral memperlihatkan lebih dari sepuluh jerigen—jelas bukan volume konsumsi rumah tangga biasa—berdampingan dengan mobil mewah. Gambar ini bukan sekadar simbol pameran kekayaan, tapi menjadi bukti gamblang pelanggaran aturan yang diduga dilakukan secara terang-terangan oleh lingkaran elit birokrasi setempat. Tangkapan layar dari akun media sosial sang anak bahkan menulis dengan santai, “papaku beli minyak 15 jirigen,” seolah tak ada beban moral di tengah antrean panjang rakyat kecil yang setiap hari menunggu jatah solar atau pertalite bersubsidi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, di saat yang sama, Surat Edaran resmi dari Bupati Gayo Lues sudah ditegaskan: pengisian BBM subsidi dengan jerigen dilarang, dan pendistribusian BBM diatur ketat hanya untuk pemilik kendaraan dengan STNK sah, bahkan dibatasi dalam nominal tertentu. Penimbunan atas nama kepentingan pribadi atau keluarga sejatinya masuk wilayah pelanggaran administratif bahkan pidana. Semua itu tertera jelas di lembar surat resmi berlambang garuda, namun sirna di hadapan perilaku arogan pejabat dan keluarganya sendiri.
Ironi makin menyakitkan tatkala flexing ini dipadukan dengan sederet unggahan kehidupan mewah: keluarga pergi liburan ke Eropa, pesanan mobil terbaru bertebaran di chat keluarga, dan sang anak menantang netizen membandingkan diri dalam segala aspek ekonomi, pendidikan, dan gaya hidup. Semua itu diperlihatkan tanpa sedikit pun rasa empati terhadap rakyat Gayo Lues yang saat ini masih berjibaku mencari nafkah, menghadapi harga bahan pokok yang merangkak naik, dan berdesakan di SPBU demi beberapa liter BBM.
Kondisi tersebut menjadi tamparan keras untuk pemerintah daerah dan seluruh aparat penegak hukum. Jika pengawasan dan sanksi hanya berlaku untuk masyarakat bawah, sedangkan keluarga pejabat dapat mengakali sistem dan mempertontonkan pelanggaran secara terbuka, bagaimana mungkin rakyat Gayo Lues menghormati dan mematuhi aturan negara? Fakta yang disajikan oleh foto-foto dan pesan singkat keluarga pejabat di atas bukan sekadar isu pribadi, tetapi sudah menjadi persoalan publik dan simtom kemunduran moral birokrasi.
Hingga kini, belum ada penyelidikan terbuka dari aparat kepolisian atau klarifikasi tegas dari sang pejabat terkait jerigen BBM subsidi yang bertumpuk di rumahnya. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues justru terkesan diam, padahal krisis kepercayaan publik semakin dalam. Surat Edaran yang baru saja diterbitkan seakan-akan hanya dokumen formal tanpa makna nyata, ironisnya ditandatangani oleh sosok pejabat yang namanya juga muncul dalam percakapan keluarga ini.
Peristiwa ini wajib menjadi titik balik pengawasan BBM subsidi di Gayo Lues dan seluruh Aceh. Langkah tegas, terbuka, dan tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan keluarganya adalah harga mati jika pemerintah serius mewujudkan keadilan distribusi subsidi kepada rakyat. Jika tidak, maka surat edaran, aturan legal, dan semua narasi keadilan hanyalah hiasan kosong yang memperparah luka rakyat di tengah kenyataan kesenjangan sosial yang semakin menganga. (*)
