BIREUEN – Ketua Jaringa n Aneuk Syuhada (JASA) Kecamatan Peulimbang, Muyen Atok, meminta mualem mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan mengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) demi memastikan arah pembangunan dan pemerintahan Aceh berjalan lebih baik ke depan.
Muyen Atok menilai dinamika politik yang terjadi di tubuh DPRA saat ini berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan serta pelaksanaan program pembangunan di Aceh. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat merugikan masyarakat.
Mualem perlu mempertimbangkan pergantian Ketua DPRA demi kepentingan Aceh ke depan. Aceh membutuhkan kepemimpinan legislatif yang mampu bersinergi dengan eksekutif, bukan justru menciptakan kegaduhan politik,” ujar Muyen Atok, Selasa, 03/02/2026
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan bahwa Aceh saat ini sangat membutuhkan stabilitas politik agar program pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi dapat berjalan secara optimal. Konflik berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif, menurutnya, hanya akan menghambat kemajuan daerah
Lebih lanjut, Muyen Atenyebutkan bahwa posisi Ketua DPRA sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan daerah. Oleh karena itu, jika kepemimpinan di lembaga legislatif tidak mampu membangun komunikasi yang sehat dan produktif dengan Pemerintah Aceh, maka evaluasi menyeluruh sudah selayaknya dilakukan.
JASA Kecamatan Peulimbang, kata dia, akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat agar pemerintahan Aceh berjalan sesuai dengan harapan rakyat serta nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendahulu Aceh.
“Kami tidak ingin Aceh berjalan di tempat. Sudah saatnya semua pihak mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik,” tutupnya.
