Bireuen —Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen melontarkan kritik keras dan terbuka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026. Kritik tersebut disampaikan menyusul disahkannya berbagai kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, terutama di saat Aceh masih bergelut dengan dampak bencana.
Ketua JASA Bireuen, Tgk Muliadi, SH, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap para wakil rakyat yang dinilai gagal menjalankan mandat moral dan politik yang diberikan masyarakat.
“Anggota DPRA dari daerah pemilihan tidak lagi mencerminkan suara rakyat, yang terlihat justru pembiaran terhadap anggaran-anggaran siluman yang tidak sensitif dan menyakiti hati masyarakat korban bencana,” tegas Tgk Muliadi, Minggu (1/2/2026).
Lebih lanjut, Tgk Muliadi mengaku kecewa secara pribadi terhadap anggota DPR-Aceh yang selama ini dianggap sebagai kebanggaan masyarakat khususnya dari Partai Aceh. Yakni Ceulangiek. Ia menuturkan bahwa harapan besar pernah disematkan kepada yang bersangkutan saat terpilih menjadi wakil rakyat.
“Dulu kami berharap, dengan terpilihnya Rusyidi Mukjhtar sapaan akrab Ceulangiek akan lahir suara tandingan di panggung parlemen, suara yang berani membela rakyat dan korban bencana. Namun setelah duduk sebagai anggota DPRA, yang kami lihat justru kebungkaman. Tidak bisa diandalkan,” ujar Tgk Muliadi dengan nada kecewa.
Menurutnya, di saat ribuan warga kehilangan rumah, penghidupan, dan masa depan akibat bencana, para elite justru sibuk mengamankan anggaran yang sarat kepentingan dan jauh dari nurani publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
JASA menilai belanja tersebut sebagai pemborosan brutal yang tidak memiliki urgensi nyata bagi rakyat.
“Rakyat butuh rumah, bantuan, dan pemulihan ekonomi. Yang mereka dapat justru pencitraan. Ini bukan sekedar salah prioritas, tapi bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan publik,” ujar Tgk Muliadi kepada media
Kritik paling pedas diarahkan pada anggaran rehabilitasi rumah dinas DPR-Aceh yang mencapai Rp,50 miliar. Di saat rumah-rumah warga rusak parah dan belum tersentuh bantuan dengan layak, negara justru mengucurkan dana besar demi kenyamanan elite politik.
“Rumah rakyat hancur, dapur tidak mengepul, tapi yang direhab justru rumah dinas pejabat. Ini ironi kejam dan tamparan keras bagi nurani publik Aceh,” katanya.
Tgk Muliadi menegaskan, kebijakan APBA tersebut menunjukkan semakin jauhnya arah pembangunan dari cita-cita keadilan sosial. Anggaran dinilai lebih menguntungkan segelintir elite, sementara korban bencana dibiarkan bertahan sendiri.
Atas kondisi itu, JASA Bireuen mendesak evaluasi menyeluruh terhadap APBA serta meminta anggota DPRA dari daerah pemilihan terkait bertanggung jawab secara moral dan politik atas anggaran yang telah mereka setujui.
“Jika wakil rakyat terus menutup mata dan telinga, jangan salahkan rakyat bila kepercayaan runtuh. Wakil rakyat seharusnya berdiri di barisan rakyat, bukan bersembunyi di balik angka-angka anggaran,” tutup Tgk Muliadi.
