TAKENGON– Lembaga Studi Kajian Kebijakan Publik (LSK2P) melalui perwakilannya, Nasri, mengkritik tindakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menghentikan razia truk dan menegur keras sopir truk berpelat BL asal Aceh.
Nasri menyebut langkah tersebut tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik, apalagi dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan yang jelas.
“Tindakan itu justru menimbulkan kegaduhan di kalangan para sopir truk. Tidak seharusnya Gubernur Sumut bersikap demikian tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi,” ujar Nasri Bendahara LSK2P, Minggu (28/09/2025).
Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan Gubernur Bobby Nasution menghentikan sejumlah truk berpelat BL dan meminta agar kendaraan asal Aceh itu segera mengganti pelat nomor mereka menjadi pelat BK.
Alasannya, agar para pemilik kendaraan taat pajak di wilayah Sumatera Utara.
Langkah ini memicu reaksi beragam.
Nasri mempertanyakan mengapa baru sekarang persoalan pelat kendaraan dipermasalahkan, padahal truk-truk berpelat BL dari Aceh sudah sejak lama melintasi Sumatera Utara.
“Yang jadi pertanyaan, kenapa baru Pak Bobby yang mempermasalahkan pelat BL? Gubernur-gubernur sebelumnya tidak pernah menjadikan ini persoalan,” tambah Nasri.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak menyulut konflik antardaerah, khususnya antara Sumut dan Aceh, yang selama ini saling bergantung dalam sektor logistik dan perdagangan.
Nasri khawatir, jika para sopir Aceh merasa tidak dihargai, mereka bisa saja menghentikan pengiriman barang ke Sumatera Utara.
“Jangan sampai para sopir truk dari Aceh marah. Kalau Aceh sampai menghentikan pengiriman barang ke Sumut, dampaknya bisa besar, karena Pelabuhan Belawan juga sangat bergantung pada komoditas dari Aceh. Kita ini masih bertetangga, jangan buat kontroversi yang tidak perlu,” tutup Nasri.(*)
