GAYO LUES, BARANEWS — Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan komitmen bersama pemenuhan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) serta penerapan program Wajib Belajar 13 Tahun. Penandatanganan ini dilakukan serentak bersama pemerintah kabupaten/kota se-Aceh pada Jumat (26/9/2025), sebagai bagian dari strategi Pemerintah Aceh dalam peningkatan kualitas pendidikan anak.
Bupati Gayo Lues Suhaidi, S.Pd., M.Si., secara langsung menandatangani komitmen tersebut bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi, dinas pendidikan, serta perwakilan instansi terkait lainnya.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, dalam sambutannya menekankan bahwa program wajib belajar 13 tahun merupakan bentuk tekad bersama untuk memastikan setiap anak di Aceh mendapatkan akses pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas, sejak usia dini hingga tingkat pendidikan menengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Wajib belajar 13 tahun mencakup satu tahun pra-sekolah yang sangat penting sebagai fondasi tumbuh kembang anak. Tahapan ini akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan mereka di masa depan,” ujar M. Nasir.
Ia menambahkan, pendekatan PAUD Holistik Integratif tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga mencakup penguatan regulasi emosional, komunikasi, dan keterampilan sosial anak. Dengan pendekatan ini, anak-anak diharapkan memiliki kesiapan menyeluruh dalam menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.
“PAUD HI membentuk karakter anak sejak dini, bukan hanya soal angka dan huruf, tetapi bagaimana anak mengenali dirinya, lingkungannya, dan dapat tumbuh sebagai pribadi yang utuh,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Gayo Lues menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan kesiapan Pemkab untuk menjalankan program wajib belajar 13 tahun dan PAUD HI secara terintegrasi.
“Ini sejalan dengan visi pembangunan kita di Gayo Lues. Pendidikan anak usia dini adalah langkah awal dalam mencetak generasi unggul, sehat jasmani dan rohani, serta berkarakter,” ujarnya.
Penandatanganan MoU dan komitmen bersama ini menjadi langkah konkret Pemerintah dalam menghadirkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi bagian penting dari upaya mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan daerah, khususnya bagi generasi muda Aceh.
Melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan seluruh anak Aceh memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mendapatkan layanan pendidikan sejak dini yang bermutu tinggi. (Abdiansyah)
