Aceh Barat Daya — Polemik pelaksanaan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Pasalnya, surat keputusan (SK) penetapan pemenang dikabarkan telah beredar sebelum perlombaan resmi dilaksanakan. Kondisi ini memicu pertanyaan besar terkait integritas dan transparansi pelaksanaan ajang tersebut.
Surat keputusan yang menjadi polemik itu diketahui bernomor 094/T.2/113/2026 dan dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Abdya. Beredarnya SK tersebut sebelum perlombaan berlangsung dinilai mencederai nilai sportivitas yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam kompetisi pelajar.
Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat Daya (HIPELMABDYA) Syahrol Ramadhan, mendesak Dinas Pendidikan Aceh agar segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Cabang Dinas Pendidikan Abdya dari jabatannya. Menurutnya, dugaan kejanggalan ini tidak hanya merusak marwah perlombaan, tetapi juga berpotensi mematikan semangat dan karakter siswa yang telah berjuang mempersiapkan diri untuk berkompetisi secara sehat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Syahrol menilai, jika benar pemenang telah ditetapkan sebelum proses perlombaan dimulai, maka hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan yang dapat melukai kepercayaan peserta, guru pendamping, hingga masyarakat terhadap sistem pendidikan. Ia menegaskan bahwa ajang seperti FLS3N seharusnya menjadi ruang bagi siswa untuk mengasah bakat, kreativitas, dan mental kompetitif secara jujur serta terbuka.
“Bagaimana mungkin siswa diajarkan tentang kejujuran, kerja keras, dan sportivitas, jika dalam praktiknya justru muncul dugaan hasil yang sudah ditentukan sebelum perlombaan berlangsung. Ini dapat membunuh karakter anak-anak yang sudah berusaha maksimal,” ujarnya.
Ketua HIPELMABDYA juga meminta Dinas Pendidikan Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan FLS3N di tingkat kabupaten serta mengusut tuntas dugaan maladministrasi dalam proses penetapan pemenang. Menurut organisasi tersebut, langkah tegas sangat diperlukan agar dunia pendidikan tidak kehilangan integritas di mata generasi muda. (Rilis)
