Kutacane_Untuk mengantisipasi dinamika situasi nasional dan menjaga kondusifitas wilayah, Bupati Aceh Tenggara H. M. Salim Fakhry menggelar rapat koordinasi (Rakor) Mengantisipasi Perkembangan Situasi dan Kondisi Terkini, di Oproom Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Senin (1/9/2025).
Rakor tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tenggara, Ketua MPU, Sekretaris Daerah, para asisten, Staf Ahli Bupati, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, Instansi Vertikal, Ketua MAA, Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi masyarakat serta perwakilan mahasiswa se-Kabupaten Aceh Tenggara.
Dalam arahannya, Bupati Salim Fakhry menegaskan pentingnya menjaga ketenangan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif yang dapat memicu konflik sosial maupun kerusuhan.
Ia menekankan Aceh Tenggara harus tetap menjadi daerah yang aman dan damai di tengah dinamika nasional.
“Pemerintah tidak melarang masyarakat dan mahasiswa menyampaikan aspirasi. Namun, semua harus dilakukan sesuai aturan dan tidak bersifat anarkis atau memprovokasi,” kata Salim Fakhry.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menerima setiap masukan yang bersifat membangun, serta mengajak semua pihak untuk bersama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bupati juga mengucapkan duka cita atas terjadinya korban di aksi demo yang digelar. Selain belasungkawa, ia juga menghimbau kepada jajaran pegawai pemerintah daerah agar tidak menyuarakan sesuatu yang menimbulkan sara.
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, Lilik Setiyawan, meminta seluruh peserta rakor membantu menyampaikan pesan damai kepada masyarakat melalui berbagai media.
“Aspirasi boleh disampaikan, tapi harus sesuai peraturan. Jangan sampai masyarakat terprovokasi,” ujarnya.
Senada, Dandim 0108/Agara, Letkol Czi Arya Murdiyantoro menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan sesuai aturan untuk mengantisipasi potensi aksi anarkis, termasuk pengamanan fasilitas umum seperti gudang Bulog dan SPBU dan fasilitas negara lainnya.
Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Yulhendri, turut menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tetap dijamin undang-undang, tetapi harus dilakukan dengan tertib tanpa merusak fasilitas umum.
“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga Aceh Tenggara tetap aman dan kondusif. Saya yakin masyarakat kita mampu menahan diri dan tidak terprovokasi,” Lanjut Bupati menutup Rakor.
(FENRA)
