Jakarta — Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan program keluarga berencana dan percepatan penurunan stunting. Hal ini ditandai dengan diterimanya secara simbolis alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2025 oleh Wakil Bupati Aceh Selatan, H. Baital Mukadis, dalam gelaran Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Aceh.
Acara yang berlangsung di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Senin (14/7), dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di Aceh. Dalam kegiatan tersebut, Kabiro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (ISRA) Setda Aceh mewakili Gubernur Aceh untuk menyerahkan alokasi bantuan kepada masing-masing pemerintah daerah.
Untuk tahun 2025, Aceh Selatan menerima DAK Fisik sebesar Rp760 juta, serta BOKB sebesar Rp7,04 miliar. Bantuan ini diperuntukkan mendukung berbagai kegiatan strategis mulai dari penguatan balai penyuluhan, penyediaan alat kontrasepsi, hingga upaya preventif penanganan stunting di tingkat keluarga.
“Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh. Dana ini akan sangat membantu dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, serta program keluarga berencana dan pencegahan stunting di Aceh Selatan,” ujar Baital Mukadis usai menerima penyerahan simbolis bantuan tersebut.
Menurutnya, program keluarga berencana dan pembangunan kependudukan merupakan bagian integral dari pilar pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Pembangunan keluarga yang kokoh menjadi dasar bagi pencapaian masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Kita tidak hanya bicara tentang angka kelahiran atau kontrasepsi, tetapi juga membangun ketahanan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat,” imbuhnya.
Wakil Bupati juga menekankan bahwa isu stunting, urbanisasi, bonus demografi, dan ketimpangan wilayah, hanya bisa diatasi melalui pendekatan berbasis keluarga dan kerja sama lintas sektor.
Rakorda Program Bangga Kencana 2025, menurutnya, menjadi momentum penting dalam menyatukan strategi pusat dan daerah. Ia berharap forum ini mampu menciptakan dialog konstruktif dan merumuskan langkah nyata yang dapat diterapkan langsung di lapangan.
“Disinilah pentingnya sinergi. Transformasi pelayanan yang berdampak nyata kepada keluarga Indonesia hanya bisa terwujud jika semangat gotong royong dan koordinasi lintas sektor berjalan optimal. Forum ini menjadi ruang bersama untuk berbagi praktik baik, mengatasi tantangan, dan memperkuat kolaborasi antardaerah,” kata Baital.
Di sela kegiatan Rakorda, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Aceh Selatan juga meraih prestasi membanggakan. Melalui Plt. Kepala DP3AKB Reza Febrian, Aceh Selatan berhasil meraih Penghargaan Terbaik 1 dalam kategori “Persentase Keluarga Berisiko Stunting yang Mendapatkan Minimal 1 Pendampingan Tertinggi Tahun 2024”.
Penghargaan tersebut menegaskan konsistensi Aceh Selatan dalam mendorong langkah preventif terhadap stunting dengan pendekatan langsung ke keluarga. Reza Febrian menyatakan bahwa capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
“Ke depan kami akan terus berinovasi, menjangkau lebih banyak keluarga berisiko, dan memperkuat kapasitas pendamping di tingkat desa dan kecamatan,” ujarnya.
Langkah-langkah konkret Aceh Selatan dalam menurunkan stunting dan memperkuat ketahanan keluarga ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi kabupaten lain di Aceh, sekaligus memperkuat fondasi menuju generasi emas Indonesia 2045. (RED)
