Mendagri M Tito Karnavian (kiri) dan didampingi Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA (kanan) pada Kick Off Meeting Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D Frontline Service Delivery, Rakernas Camat dalam Mendukung Pelaksanaan Tahapan Pemilu-Pilkada 2024, dan Launching Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) Tahun 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta (23/6/2023). Foto: Ditjen Bina Adwil Kemendagri
Jakarta – Menjelang Pemilu 2024, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian berharap, para camat mampu menekan potensi konflik sosial di masyarakat. Dia berharap, gelaran tersebut tidak menimbulkan konflik sosial yang membuat kegaduhan di masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal tersebut diungkapkan Mendagri Tito pada Kick Off Meeting Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D Frontline Service Delivery, Rakernas Camat dalam Mendukung Pelaksanaan Tahapan Pemilu-Pilkada 2024, dan Launching Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta (23/6/2023).
“Pesan saya yang lain terkait pemilu dan pilkada itu adalah menjaga jangan sampai terjadi konflik sosial,” kata Tito.
Guna mengurangi terjadinya konflik sosial, lanjut Tito, diperlukan peran camat dan jajaran perangkat daerah. Pasalnya, momen pemilu terkadang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memecah belah bangsa. Karena itu, camat diharapkan mampu menjaga wilayah masing-masing dan melakukan langkah cepat untuk menetralisasi agar potensi konflik itu tidak meledak menjadi konflik kekerasan.
“Tugas yang tidak ringan karena ini memerlukan passion, memerlukan kemampuan untuk bekerja dan bergerak masuk ke semua lini masyarakat untuk membaca potensi konflik, bukan untuk membaca kemenangan, tapi untuk membaca potensi konflik, begitu terjadi perbedaaan potensi konflik yang kira-kira akan ramai, meledak, segera lakukan intervensi untuk meredam potensi konflik itu,” tegasnya.
Dalam menangani persoalan keamanan Pemilu 2024, Tito mengimbau seluruh provinsi dan kabupaten/kota agar mampu mengurusi dan melakukan pengamanan di masing-masing daerah. Hal itu dinilai sebagai salah satu upaya untuk menekan terjadinya konflik sosial di masyarakat.
“Pada 2024 ini nanti Pilkada Serentak seluruh provinsi (dan) kabupaten/kota maka sistem backup ini mungkin tidak mudah untuk digerakkan, karena semuanya melakukan, semuanya melakukan pengamanan di daerah masing-masing sehingga strategi utama besarnya adalah membaca potensi konflik, kerawanan konflik dan menyelesaikan konflik itu sebelum meledak menjadi kekerasan,” ungkap Tito.
Terakhir, Tito mewanti-wanti camat dan perangkat desa agar bersikap netral di Pemilu 2024, dan tidak terlibat dalam praktik politik praktis atau menggalang dukungan untuk calon dari partai politik tertentu.
“Prinsip utama bagi camat sama seperti ASN lainnya adalah prinsipnya netral, tidak melakukan politik praktis, artinya dukung mendukung pada calon tertentu, baik pilkada, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu legislatif, tetap pada posisi netral,” ujarnya.
