Aceh Jaya – Ketua Ikatan Keluarga Aceh Jaya (IKAJAYA) Amal Hasan, SE, M.Si sangat mendukung Penjabat (Pj) Bupati Aceh Jaya ditunjuk dari putra daerah. Hal itu sejalan dengan permintaan para ulama dan tokoh masyarakat setempat.
Menurut mantan Direktur Kepatutan Bank Aceh Syariah (BAS) itu, banyak putra-putri daerah Aceh Jaya di pemerintahan, yang secara akademik dan pengalaman sudah mumpuni, yang bisa deorbit untuk memimpin Aceh Jaya dalam masa transisi menuju Pemilu dan Pilkada 2024.
“Ini bukan tentang primordial, tapi selayaknya Mendagri menjadikan pertimbangan, bahwa putra daerah setidaknya lebih paham kultul dan kearifan daerahnya, sehingga lebih mudah dalam menjalankan berbagai pembangunan, apa lagi ini masa transisi untuk pemilihan kepala daerah definitif pada Pilkada 2024,” jelasnya.
Kata Amal, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya harus menginventarisir tokoh-tokoh aparatur pemerintah putra-putri terbaik Aceh Jaya untuk diusulkan menjadi Pj Bupati. Baik mereka yang kemungkinan selama ini mengabdi di daerah lain di luar Aceh Jaya, bahkan kemungkinan diberbagai Kementrian dan Departemen di Pemerintah Pusat.
“Di manapun putra Aceh Jaya yang potesial itu berada, baik di daerah, luar daerah, mauun di Pusat, harus bisa diajak untuk kembali ke Aceh Jaya, bersama-sama membangun daerah. Begitu juga dengan putra-putri daerah yang selama ini telah mengabdi di Aceh Jaya namun belum mendapat kesempatan untuk berbuat lebih maksimal sesuai dengan kapasitas kapabilitasnya, agar bisa diorbit,” jelasnya.
Amal menilai masih banyak sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Aceh Jaya yang secara akademik dan pengalaman sudah mumpuni, namun penempatan dan pemberdayaannya terkadang belum dilakukan secara optimal melalui merit sistem yang terukur dan berkesinambungan.
“Promosi ASN harus berdasarkan kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan pada suatu jabatan, bukan karena koneksi politik semata. Ini yang harus dirubah, sehingga mereka-mereka yang punya kemampuan, tapi minim koneksi politik, bisa mendapat tempat yang layak sesuai kapasitasnya,” lanjut Ketua Perhumas Aceh itu.
Amal Hasan menegaskan, dirinya sangat mendukung agar Pj Bupati Aceh Jaya yang akan ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus berasal dari putra daerah Aceh Jaya.
“Namun bilapun Mendagri menetapkan pejabat ASN non putra daerah, tentu idealnya harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk kearifan lokal dan pranata sosial masyarakat Aceh Jaya,” harapnya.
Selain itu, Amal Hasan juga berharap DPRK Aceh Jaya agar bisa berperan dalam mendorong dan merumuskan berbagai kriteria yang sesuai dan dibutuhkan oleh Aceh Jaya saat ini, ke depan nanti saat dan pasca pelaksanaan pesta demokrasi Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024. “Tentu kita butuh sosok pemimpin daerah dengan karakter yang kuat dan memahami seluruh persoalan daerah,” demikian kata Amal Hasan yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (Ikafensy) tersebut. (HS)
