Penulis: Anton Steven Tinendung, S.Kom.
Subulussalam — Surat resmi Wali Kota Subulussalam yang menggambarkan kondisi fiskal daerah kembali menimbulkan keheningan panjang di kalangan publik. Surat itu, yang memaparkan pendapatan daerah yang melemah, belanja wajib yang tersendat, hingga defisit yang kian melebar, seakan menjadi penegas bahwa Kota Subulussalam sedang menghadapi situasi ekonomi paling berat dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam kondisi fiskal yang hampir “kehabisan napas” ini, masyarakat menilai Wali Kota Haji Raat Bancin (HRB) berada pada titik krusial. Ia tidak memiliki ruang untuk keliru dalam menentukan komposisi pejabat di kabinet barunya. Para kepala SKPK yang dipilih bukan sekadar harus hadir, tetapi wajib bekerja—benar-benar bekerja. Mereka dituntut turun langsung menghadapi persoalan teknis anggaran, alih-alih berdiri dari kejauhan menyaksikan grafik defisit yang terus merangkak naik.
Janji HRB yang Kini Menjadi Ukuran Integritas
Dalam pidato visi-misinya pada awal masa pemerintahan, HRB pernah menyampaikan satu komitmen besar yang kini kembali diperbincangkan publik:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Apabila saya tidak mampu mengatasi defisit selama tiga tahun, saya akan mengundurkan diri.”
Pernyataan itu dulu disambut sebagai komitmen moral, bukan sekadar pernyataan politis. Ia datang dari seorang ustad—tokoh yang menimba ilmu ke berbagai negara, termasuk Cairo—yang oleh masyarakat Subulussalam dihormati sebagai figur agama dan teladan etika.
Kini masyarakat bertanya, dengan nada yang semakin keras:
Apakah komitmen itu masih berdiri kokoh seperti ketika pertama kali disampaikan?
Atau hanya akan menjadi salah satu dari begitu banyak janji kepala daerah yang gugur sebelum sempat diuji?
Surat Wali Kota dan Realitas yang Tak Lagi Bisa Ditutupi
Surat kebijakan fiskal yang ditandatangani HRB tersebut mengungkapkan keadaan yang jauh dari kata stabil. Pendapatan daerah melemah, belanja pegawai dan belanja wajib mendesak, sementara ruang fiskal makin menyempit. Situasi ini memaksa HRB melakukan langkah reorganisasi yang tidak sekadar kosmetik, tetapi menyentuh jantung manajemen pemerintahan.
Subulussalam tidak membutuhkan pejabat yang sibuk membangun citra.
Yang dibutuhkan adalah kepala SKPK yang terjun langsung merapikan laporan keuangan, memperkuat pendapatan asli daerah, membuka iklim investasi, serta membenahi pengelolaan anggaran yang selama bertahun-tahun berjalan seperti rutinitas tanpa evaluasi serius.
Kota ini membutuhkan pekerja, bukan penghias pemerintahan.
Generasi Muda Menagih Konsistensi Seorang Ulama
Generasi muda Subulussalam—yang tumbuh dengan warisan intelektual Syekh Hamzah Fansuri—menyaksikan perkembangan ini dengan campuran harapan dan kecemasan. Mereka ingin melihat apakah HRB dapat menegakkan marwahnya sebagai seorang ulama besar yang membawa nilai moral ke dalam pemerintahan.
Bagi generasi muda, ketika seorang ustad mengucapkan janji, maka itu bukan hanya janji politik, tetapi janji kehormatan.
Dan ketika kehormatan dipertaruhkan, publik berhak menagihnya.
Potret Pemimpin Masa Depan: Memenuhi Janji atau Tumbang Oleh Janjinya Sendiri?
Saat ini seluruh perhatian publik tertuju pada HRB.
Apakah ia akan mencatatkan diri sebagai pemimpin yang membuka babak baru bagi Subulussalam—membebaskan kota ini dari belitan defisit dan kesemrawutan anggaran?
Atau justru membiarkan janji yang dulu ia ucapkan menjadi pengingat pahit di akhir masa jabatan?
Momentum ini menjadi ujian terbesar bagi HRB sebagai pemimpin dan sebagai tokoh agama.
Subulussalam tidak membutuhkan pemimpin sempurna, tetapi membutuhkan pemimpin yang menepati janji.
Sejarah selalu mencatat dengan tegas: bukan seberapa banyak pidato dibacakan seorang kepala daerah, tetapi seberapa banyak janji yang benar-benar ia tepati.
