Blangkejeren, Bara News — Dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif tingkat provinsi, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menggelar temu ramah bersama para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Aula Setdakab Gayo Lues, Senin (02/06/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung harapan dan tantangan pembangunan kepada wakil rakyat dari berbagai komisi di DPRA.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Gayo Lues, H. Maliki, SE, M.Ap, serta sejumlah pejabat penting dari Pemerintah Aceh dan Kabupaten Gayo Lues, di antaranya Wakil Ketua DPRA, Sekretaris Komisi VII, Ketua Komisi IV, Ketua Komisi V, dan Anggota Komisi VI DPRA, beserta para staf ahli, asisten daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), kepala bagian, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Maliki menyampaikan apresiasi atas kehadiran para anggota DPRA dan menekankan pentingnya dukungan legislatif provinsi terhadap pembangunan di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak semua. Ini merupakan kesempatan berharga bagi kami menyampaikan langsung sejumlah persoalan dan kendala yang dihadapi di Gayo Lues, khususnya terkait keterbatasan anggaran pembangunan,” ungkap Wakil Bupati.
Ia juga menekankan bahwa kepala-kepala SKPK yang turut hadir telah diarahkan untuk menyampaikan hambatan-hambatan konkret di sektor masing-masing, dengan harapan para anggota DPRA dapat memberikan atensi dan solusi melalui mekanisme penganggaran provinsi.
“Kami sangat berharap, melalui silaturahmi ini, ada dana dari provinsi yang bisa dikucurkan ke Kabupaten Gayo Lues. Kami benar-benar membutuhkan dukungan untuk pembangunan daerah yang lebih baik,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRA, H. Ali Basrah, S.Pd., MM, menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh memiliki mekanisme khusus untuk menyalurkan dana ke kabupaten/kota dalam bentuk Bantuan Keuangan (Bankeu). Namun demikian, ia menekankan pentingnya kelengkapan usulan dari kepala daerah.
“Untuk bisa mendapatkan bantuan keuangan, Bupati harus menyampaikan usulan resmi kepada Gubernur Aceh dan DPRA, lengkap dengan alasan dan dokumen pendukung. Usulan tersebut akan dipertimbangkan sebelum pelaksanaan musrenbang,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun alokasi anggaran terbatas, paling tidak pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dapat tetap dilaksanakan.
“Kita tahu anggaran kita terbatas, tapi kami tetap ingin agar ada program-program nyata yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat di dapil masing-masing,” lanjut Ali Basrah.
Usai sambutan resmi, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi dan arahan dari masing-masing anggota DPRA yang hadir. Para wakil rakyat meminta kepala SKPK untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan konkret sesuai dengan lingkup wilayah dan dapil mereka, baik dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun bantuan sosial.
Pertemuan ini menjadi simbol penting dari upaya mempererat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Pemerintah Provinsi Aceh melalui jalur legislatif, guna mempercepat laju pembangunan di wilayah pegunungan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. (Abdiansyah)
