Seratus Hari Kepemimpinan Iskandar Usman Alfarlaky di Aceh Timur Masih Menyisakan Tanda Tanya Publik

Redaksi Bara News

- Redaksi

Senin, 30 Juni 2025 - 23:24 WIB

50458 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Timur — Telah seratus hari Iskandar Usman Alfarlaky memimpin Kabupaten Aceh Timur sebagai Bupati. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda dari pemerintah kabupaten untuk membuka secara terbuka laporan kerja maupun capaian yang telah dilakukan selama tiga bulan lebih menjabat. Publik yang sejak awal menaruh harapan pada kepemimpinan Iskandar kini mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan janji-janji politik yang pernah disampaikan.

Iskandar dilantik pada Maret 2025 setelah meraih dukungan langsung dari masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Saat kampanye, ia tampil dengan narasi kuat soal perubahan. Karier politiknya sebagai legislator dikenal kritis dan vokal dalam menyoroti berbagai kelemahan birokrasi dan pelayanan publik di Aceh Timur. Gaya komunikasinya yang terbuka dan sikap tegasnya terhadap persoalan mendasar masyarakat sempat membangkitkan optimisme banyak pihak. Namun kini, setelah melewati 100 hari pertama masa jabatan, ruang-ruang pertanyaan mulai mengemuka: perubahan seperti apa yang sudah dimulai?

Beberapa warga di Idi Rayeuk menyatakan belum melihat kejelasan tentang apa saja yang sudah dikerjakan pemerintah daerah. Mereka menilai bahwa masa 100 hari memang belum cukup untuk mengukur efektivitas kepemimpinan secara keseluruhan, tetapi tetap penting bagi pemerintah untuk menyampaikan laporan awal kepada publik. Ketiadaan penjelasan resmi ataupun paparan terbuka dari Bupati dinilai sebagai bentuk abai terhadap akuntabilitas publik. Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah, tidak ada rilis capaian, bahkan akun-akun media sosial resmi milik pemerintah daerah tidak menyinggung soal program 100 hari kerja.

Seorang warga Idi Rayeuk yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa masyarakat seharusnya tidak dibiarkan menebak-nebak soal jalannya pemerintahan. Ia berharap pemerintah bersikap terbuka jika memang terdapat capaian-capaian awal. Bahkan jika belum ada yang signifikan, masyarakat juga berhak mengetahui apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

Keheningan pemerintah daerah juga menjadi perhatian sejumlah pengamat lokal dan aktivis masyarakat sipil. Seorang aktivis muda Aceh Timur menyebut momentum 100 hari ini sangat penting karena bisa menjadi indikasi awal keseriusan pemimpin dalam menepati komitmen yang telah diucapkan kepada rakyat. Ia mengingatkan bahwa janji politik bukan sekadar bagian dari kampanye, melainkan kontrak moral antara pemimpin dan masyarakat. Oleh karena itu, ketidakterbukaan bisa menimbulkan rasa kecewa yang akan mengikis kepercayaan publik. “Jangan sampai masyarakat mulai kecewa karena merasa janji tinggal janji,” ujarnya, Senin (30/6/2025).

Dalam praktik umum di berbagai daerah, masa 100 hari kerja biasanya diikuti dengan rilis resmi dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk konferensi pers, paparan terbuka, atau laporan berbasis data yang menggambarkan program-program prioritas dan capaian awal. Beberapa kepala daerah bahkan secara rutin menyiapkan laporan dalam bentuk infografis atau video singkat untuk menjangkau publik yang lebih luas. Ketiadaan hal serupa di Aceh Timur mencerminkan lemahnya komunikasi publik dari birokrasi setempat.

Sejumlah pihak berharap agar media lokal turut mendorong terbukanya informasi dari pemerintah. Sebab dalam sistem demokrasi, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan pilar utama pemerintahan yang sehat. Tanpa keterbukaan informasi, masyarakat akan kesulitan menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan amanatnya. Sebaliknya, jika pemerintah tidak mau membuka diri terhadap evaluasi publik, maka wajar jika muncul keraguan terhadap niat perubahan yang dulu dijanjikan.

Kini publik menunggu sikap dari Bupati Iskandar Usman Alfarlaky dan jajarannya. Akankah pemerintah daerah memilih bersikap terbuka dan menyampaikan laporan kerja yang telah dilakukan selama 100 hari pertama, atau justru memilih untuk diam dan melewatkan momentum penting yang bisa memperkuat kepercayaan masyarakat? Waktu akan menjawab. Namun dalam setiap kepemimpinan, langkah awal sering kali menentukan arah selanjutnya. (*)

Berita Terkait

SD Negeri Pante Kera Mewakili Kecamatan Simpang Jernih di Ajang GSMS Gebyar Budaya Kementerian Kebudayaan RI Tahun 2025
Sengketa Lahan Antara Warga dan Perusahaan Sawit di Aceh Timur, Pemerintah Mediasi dan Bentuk Tim Verifikasi
Jalan Belangkejeren–Lukup Rusak dan Ditumbuhi Semak, Pengendara Minta Dinas Terkait Segera Bertindak
Kepala BPP Nurusalam Diduga Lakukan Pungli  dan Persulit Petani Jelang RDKK Pupuk Subsidi
Operasi Gabungan Bea Cukai Langsa dan Satpol PP-WH Berhasil Sita 14.100 Batang Rokok Tanpa Cukai di Aceh Timur
Harta Bawaan Alm Marwan Lenyap Tanpa Diketahui Husna Selaku Orang yang Diamanahkan
Kurir Ganja 67 Kg Asal Gayo Lues Ditangkap Saat Isi BBM di Aceh Timur
Warga Gampong Seuneubok Timu Diduga Halangi Liputan Media saat Rapat Pengembalian Anggaran Dana Desa

Berita Terkait

Kamis, 23 Oktober 2025 - 21:33 WIB

Sesuai Instruksi Gubernur, Bupati Aceh Selatan Didesak Evaluasi IUP KSU Tiega Manggis dan IUPK PT Pinang Sejati Utama

Rabu, 22 Oktober 2025 - 05:05 WIB

Keuchik Kuta Blang Samadua Cabut Rekomendasi untuk PT Empat Pilar Bumindo

Selasa, 21 Oktober 2025 - 01:18 WIB

Kisruh di MUQ Berakhir Damai, Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Selasa, 14 Oktober 2025 - 00:12 WIB

Kapolres Aceh Selatan Gelar Program “Sawaeu Kupi” Serap Aspirasi Masyarakat Aceh Selatan

Minggu, 12 Oktober 2025 - 04:27 WIB

Hadi Surya Serap Aspirasi Masyarakat Aceh Selatan dalam Reses III Tahun 2025

Rabu, 8 Oktober 2025 - 19:08 WIB

Desak Evaluasi IUP Tak Produktif, GeMPA Ingatkan Bupati Aceh Selatan Taat Instruksi Gubernur

Rabu, 8 Oktober 2025 - 00:37 WIB

Bupati Aceh Selatan Dinilai Abaikan Dua Instruksi Gubernur Aceh, Potensi Konflik dan Masalah Tata Kelola SDA Mengemuka

Rabu, 8 Oktober 2025 - 00:32 WIB

Ketua PeTA: Cukup Rp 2 Triliun dari Lebih Rp100 T Dana Otsus Telah Dikucurkan Dijadikan Tabungan Abadi, Semua Mantan Kombatan GAM Bisa Hidup Layak

Berita Terbaru