Jakarta | Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Sugito selaku Focal Point Senior Official Meeting on rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) Indonesia menghadiri undangan pertemuan the 17th ASEAN-China Forum on Social Development and Poverty Reduction yang diselenggarakan secara hibrid pada hari Senin (26/6/2023).
Pertemuan ini mengusung tema Memperdalam Kerja Sama Regional, Mendorong Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perdesaan.
Selain itu, turut hadir pula Perwakilan Focal Point SOMRDPE dari Negara ASEAN lainnya serta Pejabat/Akamedisi/Tenaga Ahli dari Tiongkok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan kerja sama antara ASEAN-Tiongkok 2023, melalui pertukaran pengalaman dan berbagi praktik baik dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kawasan rural/urban.
Dirjem Sugito dalam pertemuan itu paparkan kebijakan pembangunan desa di indonesia meliputi penerapan SDGs Desa di Indonesia, kebijakan Dana Desa dan prioritas penggunaan Dana Desa, terutama untuk mendukung ketahanan pangan di desa. Indonesia mengadopsi SDGs global dan melokalkannya hingga ke level desa melalui SDGs Desa.
“SDGs Desa bertujuan untuk mengimplementasikan poin-poin SDGs Global dan mentransformasikannya ke dalam indikator pembangunan desa. Selain itu, SDGs Desa bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat desa berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa melalui proses musyawarah,” kata Sugito.
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Dana Desa yang merupakan kebijakan fiskal yang mengakui eksistensi desa dalam rangka memberdayakan desa untuk menjalankan kewenangannya.
Dana Desa difokuskan untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, serta memaksimalkan potensi yang dimiliki desa, dan salah satunya untuk meningkatkan ketahanan pangan.
“Sejak UU Desa disahkan pada tahun 2014, Dana Desa telah disalurkan pada tahun berikutnya dan terus meningkat setiap tahunnya. Penyaluran Dana Desa yang berjumlah Rp468,68 triliun sejak tahun 2015 hingga 2022 yang telah mendukung pembangunan 75.265 desa di Indonesia. Berbagai permasalahan desa telah diatasi dengan dana tersebut,” beber Sugito.
Selain itu, disampaikan pengantar singkat kegiatan ASEAN Village Network sebagai inisiatif Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mendukung keketuaan Indonesia dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang telah disetujui oleh Para Pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-42.
ASEAN Village Network atau Jejaring Desa ASEAN bertujuan untuk menjadi inisiatif bottom-up untuk mendiskusikan, berbagi praktik dan pengalaman terbaik di antara desa-desa di ASEAN serta menjajaki dan memperkuat kerja sama dengan mitra-mitra ASEAN, dalam hal desa digital, desa wisata, dan OVOP (One Village One Product/Satu Desa Satu Produk).
“ASEAN Village Network sangat relevan dengan tema kegiatan the 17th ASEAN China Forum on Social Development and Poverty Reduction, hal ini karena ASEAN Village Network didirikan untuk berkontribusi dalam mempercepat pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut,” kata Sugito.
Inisiatif pembangunan desa terkait pelokalan SDGs global hingga ke level Desa melalui SDGs Desa dan pembentukan ASEAN Village Network mendapat apresiasi positif dalam forum tersebut
