BLANGKEJEREN, BARANEWSÂ – Pj Bupati Gayo Lues hadiri rapat paripurna DPRK Gayo Lues tentang pembahasan rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2022 dan pembahasan rancangan qanun tentang pajak Daerah dan retribusi daerah dan pengelolaan barang milik Kabupaten Gayo Lues. Senin (4/9/2023).
Rapat yang dilakukan di ruang sidang kantor DPRK Gayo Lues tersebut dihadiri oleh Pj Bupati Gayo Lues, Ketua DPRK Gayo Lues, para Wakil Ketua DPRK, anggota DPRK, Plt Sekretaris Daerah, Para Asisten, Para Staff Ahli, Kepala SKPK dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Gayo Lues Drs. H. Alhudri, M.M mengatakan, sesuai dengan amanat pasal 320 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di ubah menjadi UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
“Tentunya dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,”katanya.
Lanjutnya, menindaklanjuti amanat tersebut, Pj Bupati Gayo Lues menyampaikan laporan keuangan yang dilampirkan dalam rancangan Perda pertanggungjawaban APBK Tahun anggaran 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
“Laporan pertanggungjawaban yang kami sampaikan telah sesuai dengan hasil audit oleh BPK-RI perwakilan Provinsi Aceh. Alhamdulillah, dengan kerja keras dan adanya sinergi yang baik antara pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan DPRK Gayo Lues khusunya dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan Pemkab Gayo Lues tahun anggaran 2022 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,”jelasnya.
Pj Bupati menambahkan, pada prinsipnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK merupakan gambaran dari kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dilaporkan hasil pelaksanaannya setiap tahun.
Release : Tim Prokopim Setdakab Gayo Lues
