Oleh : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
DITENGAH badai dugaan korupsi puluhan proyek bermasalah di tubuh PT Telkom Indonesia (Telkom) dengan nilai kerugian sangat fantastic sekitar Rp 10 triliun. PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) akan segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan agenda pergantian Direktur Utama.
Menurut Vice President Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko mengatakan, belum menetapkan tanggal pasti dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjalankan RUPS. Meski begitu, Andri menjelaskan RUPS Telkom Indonesia akan diselenggarakan sebelum semester I berakhir antara Mei atau awal Juni 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
RUPS PT Telkom Indonesia Tbk, ditengah badai dugaan korupsi, dengan agenda pergantian direktur utama, dipandang sangat tepat dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat sebagai pelanggan perusahaan telekomunikasi plat merah.
Sementara itu, ditemukan rekam jejak tak elok dari salah satu calon dirut PT Telkom, sempat menjabat sebagai orang nomor satu di PT Bio Farma selama beberapa tahun. Saat menjabat bos PT Bio Farma, mencuat dugaan rasuah pengadaan vaksin COVID-19 di Bio Farma setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), mengungkap sebanyak 3.208.542 dosis vaksin senilai Rp525,18 miliar belum terdistribusi dalam program Vaksinasi Gotong Royong (VGR).
Penyidik Kejaksaan mulai memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, pada Maret 2023. Rencananya Kejari Bandung akan memeriksa Honesti setelah lebaran Idul Fitri 2025 ini, namun hingga saat ini tak terdengar kabar lagi.
Sudah saatnya penetapan calon dirut perusahaan plat merah, mengedepankan pendekatan mental dan moral pejuang sebagai anak bangsa. Aspek kesetiaan dan komitmen terhadap kemaslahatan rakyat, harus menjadi standar yang tidak dapat ditawar lagi.
Melalui RUPS PT Telkom, dengan agenda pemilihan direktur utama, diharapkan mampu menjadi pelopor BUMN dalam memilih pemimpinnya yang memiliki jiwa kesatria dan mengedepankan prinsip “tugas adalah kehormatan” serta kepentingan negara diatas kepentingan pribadi.
