slot preparation.lsrs.lu

KETUA BIDANG PERGURUAN TINGGI KEMAHASISWAAN DAN PEMUDA (PTKP PB HMI )Abdul Hakim El: Niat Menteri ESDM Baik Tetapi di Salah Tafsirkan

Redaksi Bara News

- Redaksi

Sabtu, 8 Februari 2025 - 02:36 WIB

501,594 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, 4 Februari 2025 – Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan melarang pengecer menjual elpiji 3 kg agar subsidi tepat sasaran. Meski menuai kontroversi kebijakan ini dinilai untuk memperbaiki proses pendistribusian gas elpiji 3 kg kepada masyarakat.

“Abdul Hakim El mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah memastikan bahwa distribusi gas elpiji atau LPG 3 kg masih berjalan dengan baik dan tidak mengalami kelangkaan. Menurutnya, isu kelangkaan yang beredar di masyarakat lebih disebabkan oleh adanya pembatasan pembelian guna menjaga agar distribusi tetap sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan”

“Tentu ini adalah kebijakan yang populis karena mempertimbangkan aspek kesejahteraan rakyat, hanya saja memang membutuhkan waktu dalam penerapannya, setidak tidaknya Kementerian ESDM bisa melakukan langkah sosialisasi terlebih dahulu, agar kebijakan tidak terkesan tergesa gesa”

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu Abdul Hakim El juga menyinggung respont dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mengatakan bahwa pengecer dilarang berjualan LPG bersubsidi 3 kg bukan kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

“Respont Sufmi Dasco dinilai tidak tepat dan berlebihan. Mengingat kebijakan yang diambil oleh Kementerian ESDM adalah ranah eksekutif sedangkan statement Sufmi Dasco yang notabene Wakil Ketua DPR RI mengatakan bahwa kebijakan melarang pengecer menjual elpiji 3 kg bukan kebijakan Presiden Prabowo bukanlah representatif pemerintahan Prabowo karena dia merupakan legislatif”

“Seharusnya Sufmi Dasco jangan terlalu reaksioner karena dia bagian dari legislatif dan tidak sepantasnya berbicara mewakili Presiden Prabowo Subianto sebagai rumpun eksekutif” pungkas Abdul hakim el

Berita Terkait

LSM ABA Dukung Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden, Suryadi: Jangan Ada yang Kebal Hukum!
Sumpah Pemuda ke-98, Arief Martha Rahadyan Serukan Aksi Nyata Menuju Indonesia Emas 2045
Siasat Apartemen Mewah Jadi Sarang Judi Online, Sindikat Internasional Dibongkar
Suryadi Djamil Apresiasi Kapolri Suyudi Ario Seto, Minta Sikat Narkoba hingga ke Pabrik
Lindungi Hak Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Selesaikan 3.018 Kasus Pertanahan
Urus Peralihan Hak Sendiri, Pengurusan Sertipikat Tidak Seribet yang Dibayangkan
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur dan Konsolidasi Tanah
Layanan ATR/BPN Dekat, Permudah Masyarakat Dapatkan Informasi Pertanahan

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 17:30 WIB

Bareskrim Usut Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Wapres Gibran, Putusan MK Jadi Rujukan Penyidik

Jumat, 6 November 2026 - 17:27 WIB

Jokowi Hormati Proses Hukum Terkait Wacana Pemakzulan Wapres Gibran

Jumat, 6 November 2026 - 17:05 WIB

Dasco Minta Komisi III Pantau Berkala Kasus Penyadapan Presiden yang Seret Eks Kapolri

Jumat, 6 November 2026 - 17:01 WIB

Irjen Ahrie Sonta Bersikap Kooperatif dan Siap Buka Tabir Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

Jumat, 6 November 2026 - 16:37 WIB

Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Dubes Asing di Istana Hari Ini

Jumat, 6 November 2026 - 16:06 WIB

ICW dan Trend Asia Ungkap Belanja Teknologi Pengawasan Polri Capai Rp35,9 Triliun

Jumat, 6 November 2026 - 15:59 WIB

Dua Pejabat Senior KPK Kembali ke Kejaksaan Agung Setelah Lebih dari 10 Tahun Bertugas

Jumat, 6 November 2026 - 15:51 WIB

Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS November 2026 untuk Penyegaran dan Program Prioritas

Berita Terbaru