Jakarta, 9 September 2025 – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan sebesar 1,28% atau 100,49 poin ke level 7.766,84 pada penutupan perdagangan Senin (8/9/2025), menyusul pengumuman reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.
Penurunan ini mencerminkan respons negatif pasar terhadap perombakan kabinet yang tidak menyertakan pergantian Menteri Perdagangan, meskipun kinerja neraca perdagangan Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius, termasuk maraknya impor ilegal yang merugikan pelaku UMKM.
Berdasarkan data RTI Business, IHSG sempat menguat 0,58% ke level 7.912,95 pada sesi pertama perdagangan sebelum pengumuman reshuffle. Namun, setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi perombakan kabinet pada pukul 15.30 WIB, tekanan jual meningkat tajam, menyebabkan IHSG terjun ke level terendah 7.766,84. Sebanyak 451 saham melemah, 232 saham menguat, dan 121 saham stagnan, dengan nilai transaksi mencapai Rp19,45 triliun dan volume perdagangan 35,82 miliar lembar saham dari 2,19 juta kali transaksi.
Mengingat Reshuffle kabinet yang diumumkan melibatkan lima kementerian strategis, termasuk penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati oleh Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kementerian lain yang terkena reshuffle adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta penambahan Kementerian Haji dan Umrah sebagai nomenklatur baru.
Namun, absennya nama Menteri Perdagangan dalam daftar reshuffle memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan. Salah satu Muhammad Sutisna, Co-Founder Forum Intelektual Muda yang menilai ketidakpuasan pasar sebagai respons wajar terhadap keputusan tersebut.
“Pasar bereaksi negatif karena tidak adanya pergantian Menteri Perdagangan, padahal neraca perdagangan kita saat ini dalam kondisi yang tidak ideal. Maraknya impor ilegal semakin memperburuk situasi, terutama bagi pelaku UMKM yang tertekan oleh persaingan tidak sehat. Presiden seharusnya mempertimbangkan pergantian Menteri Perdagangan untuk memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah serius menangani isu ini,” ujar Sutisna.
Bahkan bila kita merujuk data neraca perdagangan Indonesia menunjukkan tantangan yang signifikan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2025 mencatatkan surplus sebesar USD 0,47 miliar, namun angka ini menurun dibandingkan surplus USD 2,02 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Penurunan ini dipicu oleh melemahnya ekspor komoditas unggulan seperti minyak sawit dan batu bara, di tengah meningkatnya impor barang konsumsi. Selain itu, isu impor ilegal, termasuk tekstil dan elektronik, telah memicu kerugian besar bagi UMKM domestik, yang kesulitan bersaing dengan produk impor berharga murah.
Sutisna menyoroti perlunya sosok baru yang memahami dinamika perdagangan untuk menggantikan Menteri Perdagangan saat ini. Salah satu nama yang dianggap layak adalah Harvick Hasnul Qolbi, mantan Wakil Menteri Pertanian. “Harvick memiliki pengalaman yang relevan dan pemahaman mendalam tentang denyut nadi perdagangan, terutama dalam konteks komoditas dan kebutuhan UMKM.
Sutisna menilai Ia bisa menjadi figur yang membawa angin segar untuk memperbaiki kinerja perdagangan nasional. Mengingat
Harvick Hasnul Qolbi dikenal sebagai figur yang memiliki rekam jejak kuat di sektor agribisnis dan perdagangan komoditas selama menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Pengalamannya di bidang ini dianggap dapat membantu merumuskan kebijakan perdagangan yang lebih protektif terhadap UMKM, sekaligus mendorong ekspor untuk memperkuat neraca perdagangan.
Sehingga menteri baru nanti bisa mengatasi tantangan neraca perdagangan dan impor ilegal, demi mengembalikan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Tutup Sutisna”
