Subulussalam — Suasana ruang Sekretariat Daerah Kota Subulussalam pada Jumat sore, 20 Juni 2025, terasa berbeda. Di hadapan jajaran pemerintah dan undangan yang hadir, Wali Kota H. Haji Rasid Bancin (HRB) melantik sembilan pejabat eselon II. Bukan seremoni biasa, pelantikan itu dinilai sebagai sinyal awal dari babak baru tata kelola birokrasi di kota ini.
Nama-nama yang diumumkan tidak asing lagi di lingkungan Pemko Subulussalam. Mereka adalah wajah-wajah lama yang selama ini menjalankan peran sebagai pelaksana tugas. Kali ini, mereka diberi mandat penuh oleh wali kota untuk memegang kendali di posisi strategis.
Beberapa di antaranya adalah Rajab, SSTP, MAP yang kini memimpin Bappeda; Mhd. Ali Tumangger, SSTP, MSi di posisi Kepala BPKD; Sarkani, SH sebagai Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan; serta Ridho Syari Yudha yang dipercaya mengawal Inspektorat. Nama-nama lain seperti Ibnu Hajar (Perhubungan), Rudi Hartono (Asisten II), dan dua staf ahli, Indra dan Saripudin, turut dilantik.
Dalam pidato singkat namun penuh penekanan, HRB mengingatkan bahwa jabatan bukanlah bentuk penghargaan, melainkan ujian tanggung jawab.
“Jabatan ini bukan hadiah,” ucap HRB dengan nada serius. “Kita sedang menghadapi defisit anggaran, pembangunan yang melambat, dan kepercayaan publik yang harus dijaga. Saya ingin saudara-saudara menunjukkan kerja nyata, bukan basa-basi,” lanjutnya.
Tidak hanya soal beban kerja, HRB menyoroti pentingnya sinergi lintas dinas dan kemampuan mengambil keputusan secara cepat. Ia menekankan bahwa birokrasi modern tidak bisa lagi lambat dan terjebak pada rutinitas yang menumpuk tanpa hasil.
“Rakyat menunggu perubahan. Bukan janji di belakang meja,” tegasnya.
Pelantikan ini pun langsung memunculkan berbagai spekulasi. Ada yang menilainya sebagai langkah awal konsolidasi politik HRB menjelang akhir masa jabatannya. Ada pula yang melihatnya sebagai upaya menyegarkan mesin birokrasi di tengah tekanan fiskal dan tuntutan publik yang makin tinggi.
Apakah para pejabat baru ini akan mampu menjawab ekspektasi warga Subulussalam? Atau justru akan terjebak dalam pola birokrasi lama yang tak kunjung berubah?
Waktu yang akan menjawab. Tapi bagi sebagian warga, Jumat 20 Juni 2025 akan dikenang sebagai momen awal dari harapan baru — atau awal dari pertanyaan yang lebih besar. (*)
