Jakarta – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang jatuh pada 9 Februari, diharapkan dapat semakin mengukuhkan peran pers Indonesia dalam memperkuat sistem negara hukum di Indonesia.
Dalam acara tersebut, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie, menyampaikan pentingnya peran pers dalam mengawal proses peningkatan indeks negara hukum di Indonesia.
Tholabi, yang juga menjabat sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), menegaskan bahwa pers memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengawasan di sektor hukum.
“Pers Indonesia diharapkan semakin mengukuhkan dirinya sebagai pilar penting dalam demokrasi, secara khusus mengawal Indonesia dalam bernegara hukum,” ungkap Tholabi dalam acara yang dilansir situs Kemanag, Minggu (9/2/2025).
Indeks negara hukum Indonesia, menurut Tholabi, mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir meskipun peringkat negara justru mengalami penurunan. “Pada 2024, Indonesia berada pada peringkat ke-68 dari 142 negara, sedangkan pada 2023 berada di urutan ke-66. Meskipun dari sisi skor tidak mengalami perubahan signifikan di angka 0,53 dari skala 1, penurunan peringkat ini menjadi catatan penting,” jelas Tholabi.
Menurutnya, penurunan peringkat ini disebabkan oleh penurunan pada indikator pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak-hak dasar yang menjadi bagian dari evaluasi negara hukum. Data tersebut, yang berasal dari World Justice Project Rule of Law Index, mengingatkan pentingnya perhatian terhadap dua indikator tersebut, terutama oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik.
Tholabi menambahkan, “Pada poin ini, yang harus menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah penguatan pembatasan kekuasaan serta perlindungan hak-hak dasar warga negara.” Hal ini menurutnya akan menjadi tantangan besar untuk meningkatkan kualitas negara hukum di Indonesia.
Lebih lanjut, Tholabi mengutip Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus terhadap reformasi hukum sebagai salah satu agenda prioritas. “Program kerja pemerintahan Prabowo Subianto harus turut dikawal oleh pers. Pers memiliki peran penting untuk mengawal Asta Cita pemerintahan, khususnya dalam sektor reformasi hukum,” harapnya.
Pers Sebagai Mitra Pengawasan Reformasi Hukum
Ahmad Tholabi menegaskan bahwa pers memiliki peran yang sangat strategis untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, khususnya terkait dengan komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi hukum yang menjadi salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto. “Pers harus menjadi mitra penting dalam memastikan bahwa reformasi hukum berjalan sesuai dengan harapan rakyat dan dapat meningkatkan kualitas negara hukum Indonesia,” tambahnya.
Tholabi juga menekankan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan indeks negara hukum Indonesia. “Kuncinya adalah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, perguruan tinggi, serta pers. Semua pihak ini harus bersama-sama mengawal Indonesia dalam bernegara hukum dengan baik,” ujarnya.
Peringatan HPN 2025 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran pers dalam mendorong pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada penegakan hukum yang adil. Dengan pengawasan yang intensif dari pers, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan peraturan hukum, yang pada gilirannya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Acara HPN 2025 itu juga mengajak seluruh pihak untuk merenungkan kembali peran penting media massa dalam memperjuangkan kebebasan pers dan tanggung jawab moral untuk mengawal kemajuan negara hukum Indonesia.
